Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
BANDA ACEH – Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi segera mempercepat pendataan calon penerima hunian tetap (huntap).
Data tersebut dinilai menjadi kunci utama dalam percepatan pemulihan pascabencana.
Tito menegaskan, pendataan harus dilakukan secara rinci dengan sistem by name by address agar pembangunan rumah bagi penyintas bencana dapat tepat sasaran.Baca Juga:
Ia menyebut keterlambatan data dari daerah sempat membuat pemerintah pusat kesulitan mengeksekusi pembangunan huntap.
"Tanpa data yang jelas, kami tidak bisa membangun huntap secara tepat," kata Tito dalam rapat koordinasi percepatan pemulihan pascabencana di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/6/2026).
Selain pendataan, pemerintah daerah juga diminta segera menyiapkan lahan untuk pembangunan huntap komunal di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Lahan tersebut bisa berasal dari aset pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun lahan berstatus hak guna usaha (HGU).
Menurut Tito, pemerintah pusat sebenarnya telah menyiapkan dua skema pembangunan huntap.
Pertama, pembangunan huntap in-situ oleh BNPB di lokasi semula atau bantuan tunai sebesar Rp60 juta bagi warga yang ingin membangun rumah sendiri.
Kedua, pembangunan huntap komunal oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
"BNPB membangun in-situ, atau memberi bantuan Rp60 juta. Sementara PKP membangun huntap komunal dalam kawasan," ujarnya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kerja sama pemerintah daerah dalam menyediakan data dan lahan.
Tanpa itu, proses pembangunan tidak dapat berjalan.
Tito juga meminta kepala daerah segera memastikan pilihan warga terdampak, apakah ingin tinggal di lokasi semula atau pindah ke kawasan huntap komunal.
"Kalau data tidak diserahkan, kita tidak bisa bekerja. Dan prioritas akan diberikan kepada daerah yang lebih dulu melengkapi data," katanya.*
(ad)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL