Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
JAKARTA – Pemerintah terus mendorong percepatan pengembangan jaringan perkeretaapian nasional untuk memperkuat mobilitas masyarakat sekaligus sistem logistik di berbagai wilayah Indonesia.
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pengembangan jaringan kereta api nasional yang ditargetkan mencapai 10.524 kilometer, termasuk jaringan kereta perkotaan sebagai tulang punggung mobilitas masyarakat.
Saat ini, panjang jaringan kereta api aktif di Indonesia telah mencapai sekitar 6.927 kilometer yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, hingga Papua.Baca Juga:
Pengembangan jaringan tersebut akan disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Di Sumatera, fokus diarahkan pada angkutan barang dan mobilitas masyarakat. Sementara di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, pengembangan difokuskan untuk memperkuat distribusi komoditas unggulan serta mendukung aktivitas ekonomi daerah.
"Pengembangan jaringan kereta api nasional bukan sekadar pembangunan infrastruktur transportasi, tetapi juga upaya menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui aksesibilitas yang lebih baik, biaya logistik yang lebih efisien, serta peluang ekonomi yang semakin terbuka di berbagai daerah," ujar Dudy,dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).
Sejumlah proyek strategis juga tengah didorong, seperti pembangunan Trans Sumatera, pengembangan kereta logistik di Kalimantan, penyelesaian Kereta Api Makassar–Parepare, serta pengembangan layanan kereta perkotaan di berbagai daerah.
Di Pulau Jawa, pengembangan mencakup peningkatan kapasitas layanan, elektrifikasi jalur, serta pembangunan jaringan kereta semi cepat hingga kereta cepat.
Selain itu, pemerintah juga mencatat keberhasilan program gerbong kereta khusus untuk petani dan pedagang yang telah beroperasi di sejumlah daerah seperti Lebak, Garut, Cilacap, Yogyakarta, Solo, Semarang, Blitar, Jember, hingga Banyuwangi.
Dari sisi kinerja, jumlah penumpang kereta api juga mengalami peningkatan sebesar 8,8 persen, dari 500,5 juta penumpang pada 2024 menjadi hampir 550 juta pada 2025.
Pemerintah optimistis perluasan jaringan kereta api akan memperkuat peran transportasi massal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.*
(d/dh)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL