Sambut Tahun Baru Islam, Pemko Tanjungbalai Gelar Pawai Ta'aruf dan Tabligh Akbar
TANJUNGBALAI Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai menggelar Pawai Ta&039aruf dan Tabligh Akba
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap akan dilanjutkan meskipun menjadi salah satu tuntutan penghentian dalam aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di Jakarta beberapa waktu lalu.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengatakan program tersebut merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Menurut Qodari, manfaat program MBG telah dirasakan langsung oleh kelompok penerima sehingga berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaannya tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan program secara keseluruhan.Baca Juga:
"Kenapa jangan berhenti? Karena yang menerima manfaat ini nyata di lapangan. Ada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah yang membutuhkan asupan gizi setiap hari," kata Qodari dalam keterangannya, Minggu, 14 Juni 2026.
Ia menjelaskan bahwa setiap program pemerintah pasti menghadapi tantangan pada tahap implementasi.
Namun, persoalan yang muncul harus dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan, bukan alasan untuk menghentikan program.
"Program apa pun pasti mengalami dinamika dalam pelaksanaannya. Yang penting adalah bagaimana masalah tersebut dievaluasi dan diperbaiki," ujarnya.
Qodari mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola program MBG agar pelaksanaannya semakin efektif dan tepat sasaran.
Sebagai bagian dari proses evaluasi, Kepala BGN Nanik S Deyang disebut telah mengambil langkah dengan menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi.
Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh aspek program dapat ditata kembali sebelum dilakukan pengembangan lebih lanjut.
"Yang masih dalam tahap persiapan dan belum operasional untuk sementara dihentikan terlebih dahulu. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penataan program," kata Qodari.
Sementara itu, SPPG yang telah beroperasi akan menjadi fokus evaluasi pemerintah.
Penilaian mencakup berbagai aspek, mulai dari penerima manfaat, kualitas makanan, standar gizi, kondisi operasional dapur, hingga tata kelola program dan keterlibatan pelaku usaha lokal.
Menurut Qodari, evaluasi menyeluruh diperlukan agar program yang menggunakan anggaran negara tersebut benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Ia juga mengklaim bahwa keberadaan MBG telah membantu banyak anak sekolah memperoleh sarapan dan makanan bergizi secara lebih teratur, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Sebelumnya, penghentian Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu tuntutan yang disuarakan mahasiswa dalam aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Jumat, 12 Juni 2026.
Selain meminta penghentian MBG, mahasiswa juga menyampaikan sejumlah tuntutan lain, antara lain menekan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menolak militerisme di ranah sipil, serta mendesak pemerintah mengakui berbagai persoalan yang dinilai terjadi dalam pelaksanaan kebijakan publik.
Meski demikian, pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sambil terus dilakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya di lapangan.*
(km/ad)
TANJUNGBALAI Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai menggelar Pawai Ta&039aruf dan Tabligh Akba
PEMERINTAHAN
JAKARTA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nasional (Unas) menegaskan bahwa tidak terdapat organisasi Badan Eksek
NASIONAL
JAKARTA Nama mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, kembali menjadi sorotan publik.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria membantah keras tudingan yang mengaitkan d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menanggapi tudingan yang dilontarkan kelompok mahasiswa BEM Bersatu terkait dugaan ked
POLITIK
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menerima kunjungan petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara di ruan
PEMERINTAHAN
ACEH SINGKIL Bupati Aceh Singkil, H. Safriyadi Oyon, secara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Aceh Singkil
PEMERINTAHAN
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) memastikan bahwa kontingen Kabupaten Batu Bara meng
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara, Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menghadiri Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang dirangkai d
PEMERINTAHAN
MEDAN Bupati Batu Bara, Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menghadiri Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke72 Punguan Raja Siagian Do
PEMERINTAHAN