Baru 16 Persen Cair dari Rp135 M, Satgas PRR Kebut Pemulihan Lima Puluh Kota Sebelum Tahun Ini Habis
LIMA PULUH KOTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan
NASIONAL
BANDA ACEH — Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat langkah mitigasi di sejumlah titik rawan bencana susulan di wilayah terdampak hidrometeorologi, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan proses pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur, tetapi juga pada keselamatan warga serta ketahanan wilayah dalam jangka panjang.
Salah satu langkah pengawasan dilakukan melalui kunjungan lapangan Satgas PRR Aceh bersama Balai Kementerian Pekerjaan Umum, yakni BPJN Aceh dan PT Hutama Karya, ke dua lokasi rawan di Aceh: Jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah dan kawasan sinkhole di Kampung Pondok Balek, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, pada Jumat, 12 Juni 2026.Baca Juga:
Kedua lokasi tersebut dinilai masih menyimpan risiko tinggi. Di Enang-Enang, kerusakan jalan dan jembatan terjadi akibat longsor tebing serta banjir bandang.
Sementara di Pondok Balek, fenomena tanah amblas atau sinkhole masih berpotensi meluas dan mengancam lahan pertanian, akses jalan, hingga jaringan listrik warga.
Di jalur Enang-Enang yang berada di ruas Jalan Raya Bireuen–Takengon, akses masyarakat sempat terputus akibat kerusakan infrastruktur.
Meski warga telah membuka jalur darurat secara swadaya, kondisi tersebut dinilai belum aman karena struktur tanah masih labil dan jembatan mengalami kerusakan serius.
Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Aceh menegaskan jalur tersebut masih berisiko tinggi untuk dilalui kendaraan, mengingat kondisi tanah curam, minim penerangan, serta fondasi jembatan yang sudah mengalami kerusakan.
Satgas PRR menekankan perlunya penanganan berbasis kajian teknis dan geologi secara menyeluruh.
Penanganan tidak cukup hanya membuka akses sementara, tetapi harus memastikan jalur benar-benar aman bagi masyarakat melalui koordinasi lintas instansi.
Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah merencanakan pembangunan jembatan baru (shortcut) di kawasan tersebut yang ditargetkan mulai dikerjakan pada 2027.
Sementara itu, jalur alternatif tetap dipelihara untuk menjaga konektivitas wilayah tengah Aceh.
Perhatian juga difokuskan pada fenomena sinkhole di Kampung Pondok Balek, Kecamatan Ketol.
Berdasarkan data awal BPJN, lubang amblas tersebut diperkirakan memiliki kedalaman sekitar 85 meter dengan luas mencapai 3 hektare.
Fenomena ini telah menyebabkan kerusakan lahan pertanian, amblasnya tower listrik, serta terputusnya akses jalan di sekitar lokasi.
Satgas PRR melaporkan bahwa struktur tanah di kawasan tersebut didominasi material vulkanik yang mudah tergerus air, terutama saat curah hujan tinggi dan aktivitas seismik.
Selain itu, arah pergerakan sinkhole yang semula menuju Sungai Peusangan kini terpantau mengarah ke Danau Laut Tawar, sehingga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi perluasan dampak.
Satgas PRR menegaskan pentingnya pemantauan harian, pemasangan rambu peringatan, serta pembatasan akses warga ke zona berbahaya untuk mencegah jatuhnya korban.*
(ad)
LIMA PULUH KOTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan
NASIONAL
LANGKAT Ketua Pemuda Muslimin Sumatera Utara (PMS) Kabupaten Langkat sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Langkat, Edi Bahagia Sinuraya, S.IP,
POLITIK
CHONBURI Pelatih Timnas Indonesia John Herdman tampak tidak terlalu puas meski skuad Garuda berhasil menang 30 atas Timor Leste pada laga
OLAHRAGA
JAKARTA Komisi III DPR RI dipastikan masih menyusun dan melakukan harmonisasi terhadap Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset. Bahk
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pihaknya masih menunggu instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pe
EKONOMI
JAKARTA Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengembangkan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur rel Direktorat Jenderal P
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Batu Bara melalui Bidang Perlindungan Anak
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Binjai membuka secara transparan tata kelol
PEMERINTAHAN
BATU BARA Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Batu Bara kembali menjadi perhatian masyarakat. Kali ini, sorotan muncul menyusu
PEMERINTAHAN