Gokil! Tembus 4 Besar Terendah Nasional, Pemprov Sumut Jaga Inflasi 2,71% Lewat Pangan Murah
MEDAN Tingkat inflasi Sumatera Utara (Sumut) tercatat 2,71 persen secara year on year (yoy) pada September 2026. Angka tersebut menempatka
EKONOMI
JAKARTA – Proses rehabilitasi dan rekonstruksi permanen di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus dipercepat oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR).
Langkah ini dilakukan setelah masa tanggap darurat berakhir dan berbagai layanan dasar masyarakat kembali berjalan.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp100,1 triliun untuk mendukung pemulihan di berbagai sektor selama periode 2026 hingga 2028.Baca Juga:
Anggaran tersebut akan digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dasar, membangun kembali perumahan warga, memulihkan sektor pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat perekonomian masyarakat yang terdampak bencana.
Berdasarkan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028, anggaran itu akan disalurkan secara bertahap.
Pada tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp38,9 triliun, tahun 2027 sebesar Rp32,9 triliun, dan tahun 2028 sebesar Rp28,2 triliun.
Program pemulihan permanen ini melibatkan 33 kementerian dan lembaga sebagai pelaksana maupun pendukung.
Perkembangan pelaksanaan program mulai menunjukkan kemajuan.
Hingga 17 Juni 2026, lima kementerian dan lembaga telah menerima pencairan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi, yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Sementara itu, sejumlah kementerian dan lembaga lainnya masih dalam proses evaluasi dan persetujuan anggaran di Kementerian Keuangan maupun penyelesaian administrasi internal.
"Ada lima yang sudah dicairkan, artinya sudah ditransfer. Yang lainnya sedang berproses di Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan kita secepatnya. Tadi kami mohon dukungan dari ketua tim pengarah, anggota pengarah, dan juga Menteri Keuangan untuk mempercepat proses pengajuan tersebut. Kalau sudah ditransfer maka speed-nya akan kencang sekali," ujar Tito saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR Pascabencana Sumatera di Kompleks Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kamis (18/6/2026).
Selain mengawal percepatan pencairan anggaran kementerian dan lembaga, Satgas PRR juga meminta pemerintah daerah segera memanfaatkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) yang telah disalurkan pemerintah pusat sejak awal Mei 2026.
Total tambahan TKD yang diberikan mencapai Rp10,6 triliun, terdiri dari sekitar Rp1,6 triliun untuk Aceh, Rp6,3 triliun untuk Sumatera Utara, dan Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat.
Dana tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, memperbaiki layanan publik, serta memenuhi berbagai kebutuhan mendesak masyarakat dalam tahap pemulihan permanen.
Di sisi lain, dukungan antardaerah juga terus mengalir melalui skema hibah dan bantuan keuangan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama sejumlah kabupaten dan kota telah memberikan bantuan kepada daerah terdampak di Aceh.
Sementara pemerintah daerah di Sumatera Barat juga turut membantu wilayah yang mengalami dampak paling besar akibat bencana.
Tito menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan permanen tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan kementerian yang telah menerima anggaran.
"Daerah-daerah saya dorong untuk bisa segera bergerak menggunakan TKD masing-masing. Kemudian yang kedua dari kementerian dan lembaga yang sudah anggarannya cair seperti PU kita minta untuk speed-nya lebih kencang lagi," kata Tito.
Pemerintah berharap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini dapat mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak, sekaligus membangun kembali wilayah yang lebih tangguh dan berkelanjutan di masa mendatang.*
(ad)
MEDAN Tingkat inflasi Sumatera Utara (Sumut) tercatat 2,71 persen secara year on year (yoy) pada September 2026. Angka tersebut menempatka
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) siap berkolaborasi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan unt
EKONOMI
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menilai keberagaman budaya yang hidup berdampingan di Kota Medan dapat menjadi modal pentin
PARIWISATA
MEDAN Pemerintah Kota Medan mendorong transformasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) agar tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehata
PEMERINTAHAN
MEDAN MB, perempuan yang sempat viral melalui video pernyataan terkait kematian Winda Lorenza Gowasa, telah memenuhi panggilan penyidik Di
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUHANBATU SELATAN Bus Bintang Utara mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lab
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) yang mencabut pemb
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memajang tumpukan uang senilai Rp13,2 triliun yang akan diserahkan kepada negara. Uang tersebut merupak
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Ketua TP PKK Kota Medan Ny. Airin Rico Waas bersama sejumlah dokter kecil mempraktikkan cara mencuci tangan pakai sabun dalam pering
KESEHATAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat intervensi pasar untuk menekan harga cabai dan menjaga stabilitas infl
EKONOMI