JAKARTA — Dewan Pers menilai belum adanya perlindungan terhadap hak ekonomi karya jurnalistik dapat berdampak serius pada integritas pers di Indonesia.
Kondisi ini dinilai makin mengkhawatirkan seiring maraknya penggunaan konten berita oleh platform digital, agregator berita, mesin pencari, hingga sistem kecerdasan buatan tanpa mekanisme imbal balik yang jelas kepada media.
Anggota Dewan Pers yang juga Ketua Komisi Digital & Sustainability, Dahlan Dahi, mengatakan hubungan antara perusahaan pers dan platform digital saat ini masih belum seimbang.Baca Juga:
"Nah, masalah paling mendasar daripada ekosistem itu kan sebenarnya hubungan yang tidak seimbang antara perusahaan pers dan platform," ujar Dahlan, Selasa (23/6/2026).
Ia menjelaskan, karya jurnalistik yang dihasilkan melalui proses panjang sering kali diambil dan disebarluaskan kembali oleh platform digital tanpa memberikan kompensasi kepada perusahaan media.
Padahal, konten tersebut turut menghasilkan trafik dan keuntungan ekonomi bagi platform, termasuk dari iklan.
Menurutnya, kondisi itu berdampak langsung terhadap keberlangsungan industri media.
Ketika pendapatan menurun, perusahaan pers terpaksa melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja hingga pemangkasan anggaran liputan.
"Jadi kalau perusahaan persnya bermasalah, mungkin kan pasti ada penghematan, ada PHK, bahkan budget untuk training, budget untuk investigasi, budget untuk liputan mendalam," katanya.
Dahlan menilai, jika kondisi ini terus berlanjut, kualitas jurnalisme bisa ikut terdampak.
Pada akhirnya, publik juga akan dirugikan karena mengonsumsi informasi yang tidak lagi optimal secara kualitas.
"Nah, secara keseluruhan, itu kan juga mempengaruhi kemerdekaan pers, yang itu fungsi utama daripada Dewan Pers," ujarnya.
Dewan Pers, kata Dahlan, mengapresiasi rencana pemerintah melalui Kementerian Hukum untuk merevisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Salah satu poin penting dalam revisi tersebut adalah penguatan perlindungan hak ekonomi karya jurnalistik melalui skema royalti.
Dalam skema tersebut, setiap penggunaan karya jurnalistik untuk kepentingan komersial wajib mendapatkan izin dari pemilik hak ekonomi, yaitu perusahaan media, dan disertai pembayaran royalti.
"Karena dia memiliki hak ekonomi, maka semua penggunaan untuk tujuan komersial itu wajib harus mendapatkan izin dari pemilik hak ekonomi. Nah, atas izin itulah pengguna karya jurnalistik harus membayar royalti," jelasnya.
Dewan Pers menegaskan bahwa selama ini karya jurnalistik belum diposisikan sebagai produk dengan nilai ekonomi yang melekat secara hukum.
Padahal, menurut mereka, perubahan ekosistem digital menuntut adanya penyesuaian regulasi agar keberlanjutan industri media tetap terjaga.* (km/ad)
JAKARTA Salah satu pendiri Yayasan Sekolah Harapan Ibu, Yan Sofyan Syafe&039i, menyatakan keprihatinannya atas penemuan ratusan senjat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polisi mendalami identitas Febrio Adiono, staf administrasi Kejaksaan Agung (Kejagung), yang disebut menjadi salah satu orang ya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Telur selama ini dikenal sebagai salah satu sumber makanan bergizi. Selain mengandung protein berkualitas tinggi, telur juga men
KESEHATAN
JAKARTA TNI Angkatan Laut menggagalkan dugaan penyelundupan narkotika jenis ketamine seberat sekitar 1,3 ton di perairan Riau. Barang te
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dokter Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa membantah anggapan bahwa dirinya mundur atau takut menghadapi polemik ijazah Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Akses menuju objek wisata pemandian air panas Sidebukdebuk di Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Sumatera Ut
PARIWISATA
JAKARTA Pengamat politik Arifki Chaniago menilai keputusan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep untuk maju dan
POLITIK
JAKARTA Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai munculnya sejumlah nama kepala daerah dalam berbagai su
POLITIK
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang turun langsung meninjau pembangunan jalan semenisasi s
PEMERINTAHAN
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., mengunjungi Pesantren Darul Falah di Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan, Sumate
PENDIDIKAN
