JAKARTA – Harapan ratusan warga terdampak bencana di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, untuk segera memiliki hunian tetap (huntap) semakin mendekati kenyataan.
Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera memastikan persoalan lahan yang selama ini menjadi kendala utama pembangunan huntap mulai menemukan titik terang.
Dua lokasi yang selama ini digunakan sebagai hunian sementara (huntara), yakni lahan milik PLN dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), disepakati untuk diproses lebih lanjut guna mendukung pembangunan hunian permanen bagi para penyintas.Baca Juga:
Lahan pertama berada di Korong Talao Mundam, Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, dengan luas sekitar 6.400 meter persegi yang merupakan aset PLN.
Sementara lokasi kedua berada di Korong Asam Pulau, Nagari Anduring, Kecamatan Kayu Tanam, di atas lahan milik Balai Wilayah Sungai (BWS) V Padang Kementerian PU seluas sekitar 1,7 hektare.
Kepala Posko Nasional Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Irjen Wahyu Bintono Hari Bawono, mengatakan kepastian tersebut merupakan hasil koordinasi intensif antara Satgas PRR, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, PLN, dan Kementerian PU.
Menurutnya, keterbatasan lahan selama ini menjadi salah satu hambatan utama dalam pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana.
"Pada prinsipnya mereka menyetujui bahwa lahan itu silakan digunakan, walaupun mereka akan kroscek dulu berkaitan dengan data-data yang dicocokkan. Mungkin luas wilayah atau luas lahan yang memang nanti dibutuhkan untuk pemenuhan huntap. Alhamdulillah hasilnya positif," kata Wahyu usai Rapat Koordinasi Rencana Lahan Huntap Kabupaten Padang Pariaman di Posko Satgas PRR, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Saat ini di kedua lokasi tersebut telah berdiri hunian sementara dengan kapasitas masing-masing 40 unit dan 34 unit.
Dengan adanya kesepakatan tersebut, kawasan huntara berpeluang dikembangkan menjadi hunian permanen sehingga warga tidak perlu berpindah lokasi dan dapat segera memperoleh kepastian tempat tinggal yang lebih layak.
Satgas PRR kini mendorong percepatan penyelesaian administrasi dan legalitas aset agar pembangunan hunian tetap dapat segera dimulai.
"Kami minta secepatnya karena ini menyangkut warga terdampak yang masih ada di huntara maupun di rumah keluarganya. Kami berharap pihak-pihak terkait segera melakukan peralihan kepemilikan lahan karena itu menjadi salah satu prasyarat pembangunan huntap," tegas Wahyu.
Sementara itu, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan persoalan lahan tersebut.
Ia menilai dukungan dari Satgas PRR, PLN, dan Kementerian PU menjadi langkah penting dalam mempercepat pemulihan pascabencana di daerahnya.
"Saya atas nama Pemerintah dan masyarakat Padang Pariaman bersyukur dan berterima kasih kepada Satgas PRR pusat. Alhamdulillah permasalahan dua lokasi huntap kami sudah selesai. Terima kasih juga kepada PLN dan Kementerian PU yang telah memberikan tanah milik institusi mereka untuk kepentingan masyarakat terdampak," ujar John.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap proses administrasi dapat segera rampung sehingga pembangunan hunian tetap bagi penyintas bencana dapat segera direalisasikan dan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara lebih aman dan nyaman.* (ad)
MEDAN Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi Partai Golkar, Dhody Thahir, mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Medan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rumah Aspirasi Pemilih Indonesia (RAPI) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permohonan yang mempersoalkan syarat penca
POLITIK
CIBINONG Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto bersama Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus
NASIONAL
JAKARTA Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mempertanyakan perbedaan mekanisme Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memeriksa persyarat
POLITIK
MEDAN Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 2 Medan di Jalan Flamboyan II, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, masih kekuran
PENDIDIKAN
MEDAN Seorang bayi lakilaki yang diperkirakan baru berusia 12 hari ditemukan di atas etalase atau steling dagangan milik warga di Jalan
HUKUM DAN KRIMINAL
CIBINONG Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan pihaknya masih mengusut temuan Ombudsman Republik Indonesi
NASIONAL
SOLOK Tim SAR menemukan korban terakhir yang dilaporkan hilang akibat banjir bandang di Solok, Sumatera Barat, Jumat (25/9/2026). Korban b
PERISTIWA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyerahkan rekomendasi pendirian rumah ibadah kepada dua tempat ibadah sekaligus membuka P
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap ikut mengambil dan membagikan makanan kepada para lanjut usia (lansia) dalam kegiatan Ma
NASIONAL
