Kepuasan Publik terhadap Kinerja Wapres Gibran Turun Jadi 43,8 Persen

JAKARTA – Hasil Survei Nasional Pusat Polling Indonesia (Puspoll Indonesia) menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengalami penurunan.

Dalam survei yang dilakukan pada 18–26 Mei 2026, tingkat kepuasan publik tercatat sebesar 43,8 persen.

Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia Chamad Hojin mengatakan angka tersebut merupakan akumulasi dari responden yang menyatakan cukup puas sebesar 39,5 persen dan sangat puas sebesar 4,3 persen.

Baca Juga:

• Bakom: Belum Pernah Sejak Indonesia Merdeka, Baru di Era Prabowo-Gibran, 100 Juta Warga Nikmati Cek Kesehatan Gratis

"Tercatat sebesar 43,8 persen, turun dibanding Agustus 2025 yang mencapai 52,9 persen," ungkap Chamad Hojin di Hotel AONE, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2026).

Di sisi lain, tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan mengalami peningkatan.

Jika pada Agustus 2025 berada di angka 42,9 persen, kini meningkat menjadi 51,1 persen.

Survei tersebut juga mencatat adanya penurunan keyakinan masyarakat terhadap masa depan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Chamad, pada Agustus 2025 sebanyak 80,4 persen responden meyakini pemerintahan Prabowo-Gibran akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Namun pada Mei 2026, angka tersebut turun menjadi 53,2 persen.

"Dari 80,4 persen di Agustus 2025, menjadi 53,2 persen pada Mei 2026," kata Chamad.

Sementara itu, masyarakat yang menyatakan tidak yakin terhadap arah pemerintahan meningkat cukup tajam, dari 15,8 persen menjadi 43,1 persen.

Meski demikian, mayoritas responden masih menilai Indonesia bergerak ke arah yang benar.

"51,7 persen publik menyatakan bahwa saat ini Indonesia berjalan ke arah yang benar. 34 persen menyatakan menuju ke arah yang salah," kata Chamad.

Ia menilai pemerintahan Prabowo-Gibran belum mengalami krisis legitimasi karena tingkat kepuasan terhadap Presiden masih berada pada level mayoritas.

Namun, pemerintah dinilai perlu memberikan hasil nyata agar kepercayaan masyarakat kembali meningkat.

"Ini merupakan tekanan terhadap legitimasi berbasis kinerja yang perlu dijawab dengan hasil kebijakan yang nyata, bukan sekadar penguatan narasi komunikasi," kata dia.

Chamad menambahkan, hasil survei tersebut seharusnya menjadi peringatan dini bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi sebelum tekanan ekonomi berkembang menjadi ketidakpuasan politik yang lebih luas.

Menurutnya, pemerintah perlu membaca data tersebut sebagai peluang untuk memperbaiki berbagai kebijakan yang langsung dirasakan masyarakat.

Survei Puspoll Indonesia dilakukan pada 18–26 Mei 2026 dengan melibatkan 2.400 responden di seluruh Indonesia.

Penelitian menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error ±2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur.

Responden berusia minimal 17 tahun atau telah memenuhi syarat sebagai pemilih.

Puspoll juga melakukan quality control terhadap 20 persen hasil wawancara yang dipilih secara acak.* (km/ad)

Bakom: Belum Pernah Sejak Indonesia Merdeka, Baru di Era Prabowo-Gibran, 100 Juta Warga Nikmati Cek Kesehatan Gratis

Bukan Sekadar Makan Gratis, Gerindra Sebut MBG Ciptakan 1,3 Juta Lapangan Kerja

Jumlah Penduduk Indonesia Tembus 290 Juta Jiwa, Gen Z Jadi Generasi Terbanyak

Rico Waas Tegaskan Komitmen Perluas Lapangan Kerja, Pemko Medan Siapkan Walk-in Interview hingga Peluang Kerja ke Jepang

Wakil Wali Kota Medan Gowes Bersama Forkopimda, Pantau Kondisi Kota Sambil Perkuat Sinergi

Bakom RI: Prabowo Ingin Anak Indonesia Sehat, Cerdas, dan Mampu Bersaing pada 2045