Dua Advokat Dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas Dugaan Gunakan Data Pribadi Tanpa Hak
JAKARTA Dua advokat berinisial HS dan PN dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan kasus gratifikasi yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ma'ruf Cahyono. Kali ini, penyidik memeriksa istri dan dua anak Ma'ruf guna mendalami kepemilikan aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/7/2026). Ketiga saksi yang diperiksa yakni istri Ma'ruf, Djuwarijah, serta dua anaknya, Nurani Arimbi Cahyono dan Nurma Indah H. Cahyono.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan difokuskan pada penelusuran aset-aset milik tersangka yang diduga berasal dari penerimaan gratifikasi selama menjabat sebagai Sekjen MPR.Baca Juga:
"Materi pemeriksaan berkaitan dengan penelusuran maupun konfirmasi terhadap aset-aset tersangka yang diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi tersebut," ujar Budi.
Selain itu, penyidik juga mendalami kemungkinan adanya pihak keluarga yang turut menikmati hasil dugaan gratifikasi yang diterima Ma'ruf Cahyono.
Menurut Budi, keterangan para saksi diperlukan untuk melengkapi berkas penyidikan agar perkara dapat segera memasuki tahap berikutnya.
"Sehingga perkara ini dapat segera dirampungkan, termasuk untuk proses penahanan maupun pelimpahan berkas dari penyidikan ke tahap penuntutan," katanya.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi terkait pengadaan jasa pengiriman logistik di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan perkara tersebut berkaitan dengan proyek pengadaan jasa ekspedisi untuk mendistribusikan berbagai produk MPR, seperti buku dan bahan cetakan lainnya ke sejumlah daerah di Indonesia.
Dalam proses pengadaan itu, diduga terjadi pemberian gratifikasi oleh penyedia jasa agar ditetapkan sebagai pemenang proyek pengiriman logistik.
KPK menegaskan proses penyidikan masih terus berjalan, termasuk menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berasal dari tindak pidana gratifikasi tersebut.* (k/dh)
JAKARTA Dua advokat berinisial HS dan PN dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyoroti kondisi petani Indonesia yang dinilainya semakin terdesak aki
EKONOMI
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melepas langsung kepulangan Presiden Belarus, Aleksandr Lukashenko, usai kunjungan kenegaraan di In
NASIONAL
JAKARTA Mantan Presiden Republik Indonesia ke7, Joko Widodo (Jokowi), dipastikan akan menghadiri sidang lanjutan perkara dugaan ijazah
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan kasus gratifikasi yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Maj
NASIONAL
JAKARTA Sebanyak 30.000 manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dijadwalkan mulai ditempatkan di berbagai daerah pada Agust
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan di RSU
PEMERINTAHAN
MEDAN Tim penasihat hukum (PH) tiga terdakwa kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Fa
HUKUM DAN KRIMINAL
BENER MERIAH Sebanyak 135 Reje Kampung (Kepala Desa) terpilih periode 20262032 resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya dalam pro
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) resmi meluncurkan rangkaian Bulan Koperasi sebagai pe
NASIONAL