JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga medis (named) menyusul meninggalnya almarhumah dr Icha di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga berkaitan dengan tekanan psikologis akibat intimidasi saat menjalankan tugas.
Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan, Azhar Jaya, menginstruksikan seluruh manajemen rumah sakit di Indonesia untuk memperkuat sistem perlindungan bagi tenaga kesehatan, khususnya yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat (IGD) maupun layanan dengan risiko tinggi.
"Kami menegaskan bahwa setiap rumah sakit wajib memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang menjamin keamanan dan perlindungan tenaga kesehatan saat memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujar Azhar dalam konferensi pers, Jumat (3/7/2026).Baca Juga:
Menurut Azhar, perlindungan terhadap tenaga kesehatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tenaga medis memiliki hak untuk menghentikan pelayanan apabila menghadapi situasi yang mengancam keselamatan maupun keamanan dirinya.
"Setiap tenaga kesehatan yang sedang bertugas berhak menghentikan pelayanan kesehatan apabila merasa terancam atau tidak berada dalam situasi yang aman. Ketentuan tersebut telah diatur secara jelas dalam undang-undang," tegasnya.
Kemenkes juga mengingatkan bahwa setiap bentuk intimidasi, kekerasan fisik maupun verbal terhadap tenaga kesehatan dapat berujung pada proses hukum. Pelaku tidak hanya dapat dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan, tetapi juga pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) apabila terbukti melakukan penganiayaan atau tindak pidana lainnya.
Azhar menegaskan, pemerintah tidak akan mentoleransi tindakan premanisme ataupun ancaman terhadap tenaga kesehatan yang sedang menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, Kemenkes memahami bahwa masyarakat dapat menyampaikan keluhan apabila merasa tidak puas terhadap pelayanan kesehatan. Namun, penyampaian keberatan harus dilakukan melalui jalur resmi dan bukan dengan tindakan intimidatif.
Sebagai bentuk pelayanan publik, Kemenkes menyediakan berbagai kanal pengaduan yang dapat diakses selama 24 jam, termasuk melalui hotline 1500-567 maupun layanan WhatsApp Kementerian Kesehatan.
"Kami mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan saluran pengaduan resmi apabila memiliki keluhan terkait pelayanan kesehatan. Jangan melakukan intimidasi terhadap tenaga kesehatan yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan," pungkas Azhar.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas kasus meninggalnya dr Icha yang menjadi perhatian publik dan memicu evaluasi terhadap sistem perlindungan tenaga kesehatan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia.* (d/dh)
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai berhasil mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih apresiasi dan keberhasilan se
PEMERINTAHAN
MEDAN Isu MinyaKita yang diduga berbau solar dan sempat menghebohkan masyarakat di sejumlah daerah di Pulau Jawa dipastikan belum ditemu
EKONOMI
JAKARTA Polda Metro Jaya menyatakan siap menghadapi gugatan praperadilan yang kembali diajukan Roy Suryo terkait penetapan dirinya sebag
NASIONAL
LANGKAT Sosok Wakil Bupati Langkat, Tiorita Surbakti, menjadi perhatian publik setelah Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim diamankan
POLITIK
JAKARTA Nilai tukar rupiah ditutup menguat pada perdagangan Jumat (3/7/2026). Mata uang Garuda naik 32 poin atau sekitar 0,18 persen ke
EKONOMI
MEDAN Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago meninjau langsung Cadangan Beras Pemerintah (CBP)
EKONOMI
MEDAN Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan pembangunan Sekolah
PENDIDIKAN
DELI SERDANG Kemunculan buih putih menyerupai bongkahan salju yang memenuhi aliran Sungai Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten D
PERISTIWA
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengakhiri perdagangan akhir pekan dengan penguatan signifikan. Pada penutupan sesi perdagang
EKONOMI
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo kembali mengajukan permohonan praperadilan terhadap Polda Metro Jaya untuk menggugat penetapan diriny
NASIONAL
