1.000 Taruna Akmil Dampingi Siswa Sekolah Rakyat, DPR Minta Pendekatan Tetap Humanis

JAKARTA – Rencana pelibatan sekitar 1.000 taruna Akademi Militer (Akmil) dalam masa orientasi Program Sekolah Rakyat mendapat perhatian dari Komisi VIII DPR RI. Anggota Komisi VIII DPR, I Ketut Kariyasa Adnyana, mengingatkan agar pendampingan terhadap siswa dilakukan secara humanis dan tetap mengedepankan prinsip pendidikan yang berpusat pada peserta didik.

Menurut Kariyasa, Sekolah Rakyat merupakan program yang dirancang untuk memperluas akses pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan bagi kelompok masyarakat rentan. Karena itu, pendekatan yang diterapkan harus mengutamakan pemberdayaan sosial, bukan sekadar pembentukan disiplin.

"Sekolah Rakyat dibangun untuk memperluas akses pendidikan dan pemberdayaan sosial. Karena itu, pendekatan yang digunakan harus tetap berlandaskan prinsip pendidikan yang humanis dan berpusat pada peserta didik," kata Kariyasa dalam keterangannya, Jumat (3/7/2026).

Baca Juga:

• Kapolri Ubah Paradigma Pengamanan Aksi, Unjuk Rasa Kini Dipandang sebagai Pelayanan

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu juga menanggapi kritik yang disampaikan SETARA Institute terkait potensi kaburnya batas antara ranah sipil dan militer melalui pelibatan taruna Akmil dalam kegiatan orientasi Sekolah Rakyat.

Ia menegaskan pendidikan nasional seharusnya tetap dikelola oleh tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta pekerja sosial yang memiliki kompetensi di bidangnya.

Kariyasa menyatakan Fraksi PDI Perjuangan mendukung penguatan karakter peserta didik. Namun, menurutnya, proses tersebut harus dilakukan melalui metode pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan nasional.

"Kita harus memastikan peran guru dan institusi sipil tetap menjadi aktor utama dalam setiap penyelenggaraan pendidikan," ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah menetapkan batasan yang jelas dan proporsional antara ranah pendidikan sipil dengan fungsi pertahanan negara agar tidak memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat.

Menurutnya, Sekolah Rakyat harus menjadi ruang belajar yang nyaman, partisipatif, dan mampu memberdayakan peserta didik dari kelompok rentan.

"Orientasi program ini harus tetap berfokus pada metode pedagogis yang humanistik dan berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Sosial bekerja sama dengan TNI akan menerjunkan sekitar 1.000 taruna Akmil tingkat I dan II untuk mendampingi siswa di 178 titik Sekolah Rakyat di berbagai daerah.

Program pendampingan tersebut dijadwalkan berlangsung selama lima hari, mulai 3 hingga 8 Agustus 2026.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menjelaskan, para taruna tidak akan menggantikan peran guru dalam proses belajar mengajar di kelas. Mereka hanya bertugas mendampingi siswa dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan asrama.

Menurut Agus, para taruna akan membimbing siswa membangun kebiasaan hidup mandiri, seperti merapikan tempat tidur, menata lemari, menjaga kerapian, hingga membiasakan disiplin dalam mengenakan seragam selama berada di asrama.

Pemerintah menegaskan pelibatan taruna Akmil bertujuan membentuk karakter dan kemandirian peserta didik selama masa orientasi, tanpa mengubah fungsi utama pendidikan yang tetap berada di tangan tenaga pendidik.* (in/dh)

Kapolri Ubah Paradigma Pengamanan Aksi, Unjuk Rasa Kini Dipandang sebagai Pelayanan

Komisi Reformasi Polri Usul Aturan Baru Penanganan Demo, Tekankan Pendekatan Humanis

Polres Tanjab Timur Siapkan Pengamanan May Day 2026, Kedepankan Pendekatan Humanis dan Dialog dengan Buruh

Polres Aceh Tengah Saweu Pesantren, Salurkan Bansos dan Layanan Kesehatan Gratis ke Santri

Prabowo Gelar Pertemuan Tertutup dengan Ketua DPRD: Ingin Bicara dari Hati ke Hati

Prabowo Sempat Diminta Tak Hadir di Retret DPRD, Pilih Datang: Saya Anggap Penting