DPR Ungkap Faktor yang Berpotensi Bikin Biaya Haji 2027 Naik

JAKARTA – Komisi VIII DPR RI mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi potensi kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027. Peningkatan sejumlah komponen biaya, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi, dinilai berpotensi mendorong naiknya ongkos haji pada musim haji tahun depan.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengatakan pembahasan mengenai biaya haji perlu dilakukan sejak dini agar pemerintah memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan kebijakan yang tepat serta tidak membebani jemaah.

"Kalau hitung-hitungan angka-angka kebutuhan yang harus kita selesaikan sebagai kewajiban penyelenggara ibadah haji, rasanya ongkos haji akan naik," ujar Marwan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 Kementerian Haji dan Umrah di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu (4/7/2026).

Baca Juga:

• Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, Rupiah Melemah dan Harga Avtur Jadi Pemicu

Marwan menjelaskan Komisi VIII DPR bersama Kementerian Haji dan Umrah akan membahas berbagai skema untuk menekan potensi kenaikan biaya haji sehingga tidak memberikan beban yang terlalu besar kepada calon jemaah.

Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi seluruh komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji dan mencari ruang efisiensi yang masih memungkinkan dilakukan.

Namun demikian, ia mengakui tidak semua komponen biaya dapat ditekan. Salah satunya adalah biaya penerbangan yang sangat bergantung pada kebijakan maskapai penerbangan.

Selain transportasi, komponen akomodasi di Arab Saudi juga dinilai perlu dievaluasi agar lebih efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia.

Selain membahas persoalan biaya, Marwan juga menyoroti keterbatasan kapasitas kawasan Mina yang hingga kini masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun.

Menurutnya, luas kawasan Mina tidak mengalami penambahan meskipun kuota jemaah dari berbagai negara terus meningkat.

"Tantangan yang berat bagi kita, Mina itu tidak pernah bertambah. Berharap bertambah kuota, tetapi area Mina tidak pernah bertambah," katanya.

Ia menilai skema Tanazul, yang selama ini diterapkan untuk mengurangi kepadatan jemaah di Mina, perlu terus dievaluasi agar pelaksanaannya semakin optimal pada musim haji mendatang.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf meminta Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 menjadi forum terbuka untuk mengidentifikasi berbagai kekurangan dalam penyelenggaraan haji tahun ini.

Menurut Irfan, hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah pada musim haji berikutnya.

"Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Haji Tahun 2026 ini menjadi kesempatan untuk menemukan berbagai kekurangan yang telah dan sedang kita laksanakan sebagai bagian dari perbaikan pelayanan haji ke depan," ujarnya.

Ia menegaskan evaluasi dilakukan bukan untuk mencari pihak yang harus disalahkan, melainkan sebagai upaya memperbaiki kualitas penyelenggaraan ibadah haji secara menyeluruh.

Irfan menambahkan, salah satu aspek yang masih menjadi perhatian adalah pelayanan kesehatan jemaah. Meski angka kematian jemaah haji tahun ini berhasil ditekan sekitar 25 persen dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah tersebut dinilai masih cukup tinggi dan perlu terus menjadi bahan evaluasi.* (k/dh)

Hujan Deras Tak Hentikan Karnaval Budaya Nusantara, Rico Waas: Solidaritas APEKSI Jadi Kenangan Berharga untuk Medan

Tutup Indonesia City Expo 2026 2026 di Medan, Wali Kota Rico Waas Dorong Produk Lokal Tembus Pasar Dunia

Kenakan Busana Adat Melayu, Wali Kota Tanjungbalai Meriahkan Karnaval Budaya Nusantara APEKSI XVIII di Medan

Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Penutupan Rakernas APEKSI XVIII, Dorong Kolaborasi Bangun Kota Tangguh dan Modern

APEKSI Minta Pemda Dilibatkan dalam Program MBG: Kami Tak Pernah Tahu SPPG Dibangun di Mana

Hujan Tak Surutkan Semangat, Karnaval Nusantara APEKSI 2026 di Medan Berlangsung Meriah!