Supris Resmi Bergabung, Koti Pemuda Pancasila Sumut Gelar Syukuran dan Santuni Puluhan Anak Yatim
BINJAI Bergabungnya Supris sebagai bagian dari Komando Inti Mahatidana (Koti) Pemuda Pancasila Sumatera Utara ditandai dengan kegiatan s
NASIONAL
JAKARTA – Komisi XII DPR bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga membahas persoalan antrean BBM yang terjadi di sejumlah daerah. Dalam rapat tersebut, Pertamina memastikan stok BBM berbagai jenis masih dalam kondisi mencukupi.
Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari Pertamina Patra Niaga terkait ketersediaan stok BBM di berbagai depot.
Hal itu disampaikan Bambang usai rapat bersama BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).Baca Juga:
"Dapat kami sampaikan bahwa kami mendapat laporan dari Pertamina Patra Niaga bahwa stok BBM dari berbagai macam produk itu jumlahnya cukup, sangat mencukupi di depot masing-masing," ujar Bambang.
Dalam rapat tersebut, Bambang menyebut pihaknya turut mempertanyakan penyebab terjadinya antrean pengisian BBM di sejumlah wilayah. Berdasarkan penjelasan Pertamina, salah satu faktor yang memicu antrean adalah perubahan pola konsumsi masyarakat.
Menurutnya, sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan BBM non-subsidi beralih menggunakan BBM subsidi sehingga meningkatkan permintaan terhadap produk tertentu.
"Dijelaskan bahwa terkait dengan antrean tersebut mungkin disebabkan antara lain karena adanya shifting masyarakat yang tadinya menggunakan produk BBM spek tinggi non-subsidi beralih kepada BBM subsidi," katanya.
Selain itu, dalam rapat juga muncul laporan terkait dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dijual kembali kepada pihak tertentu. BPH Migas disebut akan melakukan pengawasan lebih lanjut terhadap persoalan tersebut.
"Kami juga mendapat semacam laporan bahwa ada dugaan terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk kembali dijual kepada industri atau bidang lainnya," ungkap Bambang.
Sementara itu, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan antrean BBM yang terjadi sebagian besar berada di jalur logistik. BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga terus melakukan langkah percepatan agar distribusi BBM ke seluruh SPBU berjalan normal.
"Prinsipnya BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga berjuang keras untuk menyalurkan dan menyediakan BBM ke seluruh SPBU yang tersebar," ujar Wahyudi.
Wahyudi memperkirakan kondisi antrean BBM dapat kembali normal dalam waktu satu hingga dua hari ke depan. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying.
"Untuk normalisasi paling lama satu sampai dua hari ke depan, insyaallah semua akan terurai dan cukup lancar kembali. Ini hanya masalah panic buying, kondisi yang membuat masyarakat sama-sama mengantre di SPBU sekitar," tuturnya.* (d/dh)
BINJAI Bergabungnya Supris sebagai bagian dari Komando Inti Mahatidana (Koti) Pemuda Pancasila Sumatera Utara ditandai dengan kegiatan s
NASIONAL
DELI SERDANG Dugaan keracunan setelah sejumlah siswa SMAN 1 Lubukpakam mengalami sakit perut usai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG)
PERISTIWA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yan
EKONOMI
OlehMargarito KamisINDONESIA harus diakui, mengambil rute organik yang berbeda dengan premis dasar liberalisme dan kapitalisme, dua kembara
OPINI
JAKARTA Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta wilayah Areal Penggunaan Lain (APL) yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (k
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan hujan deras menjadi salah satu cara efektif untuk meng
NASIONAL
JAKARTA Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengkritik putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menghapus pidana tambahan berup
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang meninjau pembangunan gedung kantor dinas di kawasan Pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan swasembada pangan merupakan bagian penting dari kedaulat
EKONOMI
JAKARTA Polri mencatat sebanyak 112 orang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terduga dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lah
HUKUM DAN KRIMINAL