DPRD Ketok Palu! Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Resmi Jadi Perda Tanjungbalai
TANJUNGBALAI DPRD Kota Tanjungbalai resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
PEMERINTAHAN
MEDAN – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) mengerahkan personel terlatih untuk membantu mengemudikan truk tangki bahan bakar minyak (BBM).
Langkah ini dilakukan sebagai upaya mempercepat distribusi BBM ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Sumatera Utara.
Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Sumut Kombes Pol Dwi Tunggal Jaladri mengatakan, pihaknya menyiapkan tambahan personel Polri yang memiliki kemampuan khusus untuk mengoperasikan kendaraan tangki BBM.Baca Juga:
"Kami menyiapkan tambahan 10 personel Polri untuk membantu sebagai pengemudi kendaraan tangki BBM," ujar Dwi di Medan, Kamis.
Menurut Dwi, pengerahan personel tersebut merupakan langkah sementara untuk menjaga kelancaran distribusi energi, terutama agar kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi.
Ia memastikan anggota yang ditugaskan bukan personel biasa, melainkan mereka yang telah memiliki kualifikasi dan mengikuti pelatihan khusus terkait pengoperasian kendaraan tangki BBM.
"Anggota yang kami siapkan sudah memiliki kualifikasi dan pernah mengikuti pelatihan. Jadi bukan karena bisa mengemudikan truk kemudian langsung ditugaskan, tapi memang sudah dibekali kemampuan untuk mengoperasikan kendaraan tangki BBM," ucapnya.
Pelatihan tersebut, kata Dwi, telah dilakukan sejak penanganan gangguan distribusi BBM akibat bencana alam di wilayah Sibolga, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan pada 2025.
Pengalaman tersebut membuat personel Polda Sumut memiliki kesiapan untuk membantu distribusi BBM apabila terjadi kendala di lapangan.
"Pengalaman tersebut membuat personel siap diterjunkan sewaktu-waktu ketika dibutuhkan untuk membantu kelancaran distribusi energi," katanya.
Dwi menjelaskan, keputusan untuk menurunkan personel Polri diambil berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Polda Sumut, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara.
Dari hasil evaluasi, salah satu kendala yang menyebabkan distribusi BBM terganggu adalah berkurangnya jumlah awak mobil tangki (AMT) yang bertugas mengantarkan BBM ke SPBU.
Polda Sumut bersama berbagai pihak kini terus melakukan koordinasi untuk mempercepat pemulihan distribusi BBM di sejumlah wilayah.
"Kami akan terus mendukung setiap langkah percepatan distribusi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik," ujar Kombes Dwi.
Dengan adanya dukungan personel tambahan, pemerintah berharap pasokan BBM di Sumatera Utara dapat kembali berjalan normal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.* (at/ad)
TANJUNGBALAI DPRD Kota Tanjungbalai resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai menyatakan siap berkolaborasi dengan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kela
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tersangka dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea membenarkan dirinya telah menerima surat kuasa dari mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
HUKUM DAN KRIMINAL
LOMBOK BARAT Gubernur Aceh Muzakir Manaf menghadiri Rapat Kerja Gubernur selaku anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Islam melarang setiap bentuk perbuatan zalim karena tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga membawa dampak buruk bagi p
AGAMA
DELI SERDANG Kecelakaan beruntun terjadi di kawasan Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Peristiwa tersebut did
PERISTIWA
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) mengerahkan personel terlatih untuk membantu mengemudikan truk tangki bahan bakar m
NASIONAL
JAKARTA Aparatur Sipil Negara (ASN) kini diperbolehkan memperoleh kenaikan pangkat meski pangkatnya melampaui atasan langsung. Ketentuan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif, Suhardiman Amby, mengaku tidak mengetahui isi amplop yang diduga diberikan kepada M
HUKUM DAN KRIMINAL