Prabowo Warning Pelaku Penyelewengan: Tak Ada Tebang Pilih, Semua Akan Ditindak

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan menerapkan praktik tebang pilih dalam memberantas berbagai bentuk penyelewengan. Seluruh pelanggaran, kata Prabowo, akan ditindak tanpa pandang bulu sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan perekonomian nasional.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). Dalam arahannya, ia kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap praktik-praktik yang merugikan negara.

"Sekali lagi berkali-kali saya bilang bahwa percayalah kita tidak akan, kita tidak akan pilih kasih, kita tidak akan tebang pilih, kita tidak akan tidak bertindak terhadap penyelewengan," kata Prabowo.

Baca Juga:

• Kemenhan Dukung Wacana Prabowo Pangkas Anggaran Pertahanan demi Atasi Kemiskinan

Meski demikian, Prabowo menilai langkah pemberantasan penyelewengan harus dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan dampak yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Ia kemudian mengibaratkan proses pemberantasan penyelewengan seperti menangani penyakit kanker pada tubuh manusia. Menurutnya, penanganan yang tepat membutuhkan strategi, terapi, dan teknologi sehingga masalah dapat diatasi tanpa merusak sistem yang lebih luas.

"Kalau ada orang umpamanya kena kanker, jalan pintas bisa potong saja tangannya, potong saja kakinya, kan begitu? Tapi mungkin dengan ketepatan, dengan terapi, dengan teknologi, kita bisa tanpa terlalu merusak badan," ujarnya.

Prabowo juga mengaitkan analogi tersebut dengan kondisi perekonomian Indonesia. Menurutnya, ekonomi akan tetap tumbuh sehat apabila dikelola dengan tata kelola yang baik dan terbebas dari praktik-praktik yang merusak.

Ia menyoroti sejumlah persoalan seperti praktik mark-up, korupsi, penipuan, under-invoicing, transfer pricing, hingga kolusi antara birokrat, pelaku usaha, dan sektor perbankan yang dinilai dapat mengganggu kesehatan ekonomi nasional.

Karena itu, pemerintah saat ini terus melakukan berbagai langkah pembenahan untuk menciptakan sistem pemerintahan dan ekonomi yang lebih bersih, transparan, serta berkeadilan.

"Tapi kalau diracuni dengan mark-up, dengan korupsi, dengan penipuan, dengan under-invoicing, dengan transfer pricing, dengan patgulipat permainan antara birokrat sama pengusaha, antara bank kasih kredit ke itu-itu saja, ya rusak, sakit. Nah ini kita sedang perbaiki," tegas Prabowo.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya penegakan hukum dan reformasi birokrasi.* (in/dh)

Kejati Sumut Belum Dapat Perintah Usut Dugaan Penyelewengan MBG

Prabowo Ingatkan Aparat Penegak Hukum: Jangan Mau Jadi “Backing” Judi dan Narkoba

DPR Sebut Digitalisasi BBM Bisa Cegah Kecurangan, Tapi Masih Ada Celah Dimainkan Oknum

Hadiah Rp 10 Juta dari Gerindra Bagi Pengungkap Kasus Penyelewengan BBM Subsidi

Laporkan Penyelewengan BBM Subsidi Solar, Warga Bisa Dapat Hadiah Rp 10 Juta dari Gerindra!

KPK Periksa Gus Yaqut Lagi, Fokus Hitung Kerugian Negara dari Dugaan Penyelewengan Kuota Haji 2023-2024