JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat resmi melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya terkait pernyataan yang dinilai merendahkan profesi wartawan. Laporan tersebut merupakan tindak lanjut atas ucapan Hotman yang viral saat menghadapi pertanyaan awak media dalam konferensi pers.
Laporan itu didaftarkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya pada Senin (20/7/2026) dengan Nomor LP/B/5291/VII/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.
Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Anrico Pasaribu, bertindak sebagai pelapor. Dalam laporan tersebut, Hotman Paris dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Baca Juga:
Direktur Antikekerasan Wartawan PWI Pusat, Edison Siahaan, mengatakan langkah hukum ditempuh karena organisasi menilai ucapan Hotman telah merendahkan profesi wartawan.
"Jadi untuk itu kita dari PWI, Persatuan Wartawan Indonesia Pusat ingin melaporkan orang yang menyebut bahwa wartawan itu punya otak nggak. Seperti kita ketahui wartawan itu cerdas-cerdas," kata Edison kepada wartawan di Polda Metro Jaya.
Menurut Edison, permintaan maaf yang sebelumnya disampaikan Hotman Paris belum dianggap cukup untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Permohonan maaf itu menurut kami belum benar-benar menunjukkan penyesalan yang tulus dari hati yang paling dalam," ujarnya.
Ia menambahkan, laporan tersebut merupakan keputusan resmi PWI Pusat yang didukung jajaran pengurus, termasuk bidang hukum organisasi.
PWI berharap proses hukum dapat mengungkap secara terang konteks maupun alasan di balik pernyataan yang disampaikan Hotman Paris.
Sebagai bukti awal, PWI menyerahkan rekaman video yang telah beredar luas di media sosial dan memperlihatkan pernyataan Hotman saat berbicara kepada wartawan.
"Video yang sudah beredar luas itu akan kami serahkan kepada penyidik sebagai bagian dari alat bukti," kata Edison.
Sebelumnya, Hotman Paris Hutapea telah menyampaikan permintaan maaf melalui akun Instagram pribadinya atas ucapannya yang memicu polemik.
MEDAN Tim penasihat hukum terdakwa mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Saiful Abdi menilai konstruksi hukum dalam surat tun
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Kecelakaan lalu lintas melibatkan truk colt diesel dan mobil pick up terjadi di Jalan Jamin Ginting, Dusun II, Desa Hulu, K
PERISTIWA
BANDAR LAMPUNG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyatakan akan menertibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
NASIONAL
MEDAN Provinsi Sumatera Utara akan mengambil peran strategis dalam memperkuat sinergi pembangunan antardaerah di Pulau Sumatera. Langkah
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kenaikan harga avtur mulai memengaruhi ruang penyesuaian tarif penerbangan nasional. Pemerintah memberikan keleluasaan kepada ma
EKONOMI
BINJAI Polres Binjai melalui Satuan Reserse Narkoba kembali mengungkap kasus peredaran narkotika. Dalam kurun waktu dua hari, 31 Agustus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono meluruskan informasi mengenai anggaran Rp103 miliar yang sebelumnya disebut sebagai d
EKONOMI
BINJAI Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H. melaksanakan salat Jumat berjemaah bersama elemen masyarakat dan tokoh muda
NASIONAL
TANJUNGBALAI Belajar tidak selalu harus berlangsung di dalam kelas. Pengalaman melihat langsung lingkungan dan memahami persoalan di sek
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri acara syukuran dalam rangka memperingati Hari Lahir Kejaksaan Republik
PEMERINTAHAN
