Kejagung Luruskan Status Febrie Adriansyah, Pemeriksaan Tersangka Masih Berdasar Sprindik Polri
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan pemeriksaan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febr
NASIONAL
JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dievaluasi secara berkala. Menurutnya, evaluasi diperlukan agar program besar pemerintah tersebut dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Cucun menilai MBG merupakan program baru dengan cakupan luas sehingga membutuhkan penyempurnaan dari sisi pelaksanaan maupun tata kelola.
"MBG merupakan sebuah program besar yang baru, sehingga diperlukan evaluasi berkala untuk menyempurnakannya," ujar Cucun kepada wartawan, Jumat (24/7/2026).Baca Juga:
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, tujuan utama program MBG sangat baik, yakni memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup.
Menurut dia, pemenuhan gizi bagi anak menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah stunting serta mencetak sumber daya manusia (SDM) yang lebih berkualitas.
Cucun menegaskan DPR RI mendukung langkah pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Ia berharap berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut dapat segera diperbaiki.
"Dengan memperbaiki apa-apa yang kurang serta dengan tata kelola yang semakin baik, kita optimis cita-cita mulia dari MBG akan tercapai," katanya.
Dia menambahkan, penyempurnaan sistem pengelolaan diperlukan agar manfaat program MBG dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh anak Indonesia.
Dalam momentum Hari Anak Nasional 2026, Cucun juga mengingatkan pentingnya memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, terbebas dari masalah gizi buruk dan stunting, serta memiliki akses pendidikan yang layak.
Menurutnya, masih terdapat berbagai tantangan yang harus diselesaikan bersama, mulai dari angka stunting, putus sekolah, kekerasan terhadap anak, perundungan, kemiskinan, hingga keterbatasan akses terhadap layanan dasar.
"Tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Baik kebijakan pemerintah, pengawasan DPR, maupun kerja seluruh elemen bangsa harus bisa memastikan setiap tantangan bagi anak-anak dapat segera diselesaikan," ujar Cucun.
Cucun menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup anak-anak Indonesia.
Karena itu, ia mendorong pemerintah menjadikan kesejahteraan anak sebagai salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan berbagai kebijakan publik.* (k/dh)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan pemeriksaan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febr
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gr
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menjal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka kemungkinan melakukan upaya jemput paksa terhadap mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan programprogram strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subiant
NASIONAL
MEDAN Forum Wartawan Pemerintah Provinsi (FWP) Sumatera Utara (Sumut) bersama Konsulat Jenderal (Konjen) India Medan menjalin silaturahm
PEMERINTAHAN
BATU BARA Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke129 Tahun
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menanggapi keputusan Asisten I Sekretariat Daerah Kabupate
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dievaluasi secara berkal
NASIONAL
LOMBOK BARAT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Lombok
HUKUM DAN KRIMINAL