Menkop Ferry: Sejak Jalankan KDMP, Banyak yang Merasa Terganggu

MEDAN– Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Joko Juliantono mengaku kini memiliki banyak pihak yang merasa terganggu sejak pemerintah menjalankan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Menurutnya, kebijakan tersebut memangkas mata rantai distribusi barang bersubsidi yang selama ini dinilai tidak efisien.

Pernyataan itu disampaikan Ferry saat memberikan kuliah umum di Universitas HKBP Nommensen, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (29/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan perkembangan pembangunan dan operasional Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Ferry menjelaskan hingga saat ini lebih dari 18.000 bangunan fisik KDMP telah rampung. Sementara sekitar 17.227 unit lainnya masih dalam tahap pembangunan dan ditargetkan selesai pada akhir Agustus 2026.

Baca Juga:

• Walk Out dari Paripurna, Bobby Nasution Tuai Kritik Resmi NasDem Sumut

"Yang sudah 100 persen per hari ini sebanyak 18.000 lebih bangunan fisik gudang, gerai, dan alat kelengkapan. Yang sedang dibangun ada 17.227 dan diharapkan akhir Agustus sekitar 35.000 bangunan fisik sudah selesai untuk diresmikan Presiden," ujar Ferry.

Menurutnya, pemerintah akan menyalurkan berbagai barang bersubsidi melalui Koperasi Desa Merah Putih. Produk seperti gas LPG 3 kilogram, minyak goreng, pupuk bersubsidi, hingga beras SPHP nantinya dapat diperoleh masyarakat melalui koperasi dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Ferry mencontohkan distribusi LPG 3 kilogram yang sebelumnya melewati beberapa mata rantai akan dipersingkat. Dengan skema baru, koperasi akan menerima pasokan langsung sehingga masyarakat bisa membeli sesuai harga yang ditetapkan.

"Nah sekarang ditetapkan bahwa gas LPG 3 kilogram merupakan barang bersubsidi yang tidak boleh diperjualbelikan bebas, langsung sampai ke koperasi desa dengan harga pangkalan dan dijual ke masyarakat dengan harga paling tinggi Rp18.000," jelasnya.

Hal serupa juga diterapkan pada distribusi pupuk bersubsidi yang akan langsung disalurkan kepada kelompok tani melalui koperasi desa. Pemerintah berharap mekanisme tersebut dapat meningkatkan ketepatan sasaran sekaligus memangkas praktik distribusi yang dinilai berbelit.

Ferry mengakui kebijakan tersebut membuat sejumlah pihak kehilangan keuntungan sehingga memunculkan penolakan terhadap program yang dijalankan pemerintah.

"Oleh karena itu memang sekarang Menteri Koperasi mulai banyak musuhnya. Banyak yang terganggu, terusik, karena memang zona nyamannya dikurangi," ungkapnya.

Meski demikian, Ferry menegaskan dirinya tetap menjalankan kebijakan tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai Koperasi Desa Merah Putih merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus memastikan barang bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Menurutnya, program tersebut diharapkan menjadi perubahan besar dalam tata kelola distribusi kebutuhan pokok nasional dengan mengedepankan peran koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat.* (k/dh)

Bansos Segera Disalurkan Lewat Kopdes Merah Putih, Mensos: Enggak Akan Ada Pemotongan

Viral Klaim Natalius Pigai Ajak Warga Belanja Rp1 Juta di Kopdes, Ini Fakta Sebenarnya

Heboh Isu Pengadaan 1,8 Juta Kipas Angin Senilai Rp1,8 Triliun, Dirut Agrinas Akhirnya Buka Suara

Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Istana, Bahas Apa?

30 Ribu Koperasi Desa Merah Putih Sudah Terbentuk, Ini Target Pemerintah Selanjutnya

40 Ribu Koperasi Desa Merah Putih Ditargetkan Beroperasi Oktober 2026, Zulhas Ungkap Fokus Pemerintah