Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih untuk menghadiri rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026) sore. Agenda utama pertemuan tersebut membahas penguatan dan percepatan implementasi program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Sejumlah pejabat mulai berdatangan sekitar pukul 15.20 WIB. Di antaranya Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini.
Selain itu, hadir pula Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, Direktur Utama Agrinas Joao Angelo De Sousa Mota, serta Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.Baca Juga:
Hasan Nasbi mengatakan rapat terbatas tersebut difokuskan pada pembahasan program Koperasi Desa Merah Putih. Namun, ia belum merinci materi yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.
"Agenda rapat hari ini membahas tentang Koperasi Desa Merah Putih. Untuk detail pembahasannya saya belum mengetahui secara lengkap," kata Hasan kepada wartawan.
Senada dengan Hasan, Menteri Desa Yandri Susanto menjelaskan bahwa pihaknya akan melaporkan perkembangan sosialisasi program Koperasi Desa Merah Putih kepada para kepala desa dan perangkat desa di berbagai daerah.
Menurut Yandri, Kementerian Desa telah menggandeng sepuluh asosiasi pemerintahan desa untuk memperkuat pemahaman mengenai manfaat program tersebut.
"Kami lebih fokus pada sosialisasi kepada kepala desa dan perangkat desa agar mereka memahami manfaat Koperasi Desa Merah Putih. Program ini menggunakan dana desa sehingga harus dikawal bersama agar benar-benar memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat desa," ujar Yandri.
Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu agenda strategis pemerintah yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi desa melalui pengembangan koperasi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah berharap implementasi program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi di tingkat desa.* (d/dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK