JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyusun standar operasional prosedur (SOP) untuk mencegah maraknya aksi main hakim sendiri di berbagai daerah. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan para kepala daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Menurut Deddy, penyusunan SOP perlu melibatkan pemerintah daerah, Polri, TNI, hingga aparat di tingkat desa agar potensi kerusuhan maupun aksi massa dapat diantisipasi lebih cepat.
"Kepala daerah itu harus menjadi simpul, bukan polisi saja. Kita punya Kodim, Polres, Polsek, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP. Di mana mereka?" ujar Deddy dalam rapat.Baca Juga:
Sebelum menyampaikan pandangannya, Deddy memutar video yang menampilkan sejumlah kasus dugaan pengeroyokan yang berujung kematian di beberapa daerah. Ia menilai keselamatan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintah, bukan semata menjadi tugas aparat penegak hukum.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memiliki mekanisme yang jelas agar respons terhadap potensi aksi main hakim sendiri dapat dilakukan dalam waktu singkat sebelum menimbulkan korban jiwa.
Deddy juga meminta kepala daerah memberikan perhatian kepada keluarga korban, termasuk memastikan keberlangsungan pendidikan anak-anak yang ditinggalkan.
Menanggapi usulan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab melakukan langkah-langkah pencegahan, bukan hanya hadir setelah suatu peristiwa terjadi.
Menurut Tito, penguatan sistem keamanan lingkungan seperti siskamling menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah aksi main hakim sendiri.
"Tindakan dalam suatu penanganan masalah itu tidak hanya pada saat setelah kejadian, tetapi juga sebelum. Aksi-aksi pencegahan, memperkuat siskamling misalnya, menjadi bagian yang harus dilakukan sebelum peristiwa terjadi," kata Tito.
Dalam rapat itu, Tito juga menyinggung kasus dugaan pengeroyokan di Kabupaten Tabanan, Bali. Ia berharap kepala daerah di berbagai wilayah dapat meningkatkan langkah antisipasi agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
Menanggapi hal tersebut, Deddy menjelaskan Bupati Tabanan telah memberikan santunan kepada keluarga korban serta memastikan biaya pendidikan anak korban ditanggung pemerintah daerah.* (k/dh)
BATANG Presiden Prabowo Subianto meresmikan pelaksanaan akad massal 62.710 unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi yang digelar serentak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) merespons positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permoho
NASIONAL
BATANG Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh bangsa Indonesia untuk siap secara mental menghadapi kemungkinan meluasnya perang di
POLITIK
JAKARTA Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa pencarian buron kasus suap PAW anggota DPR, Harun Masiku, masih menjadi beban pikira
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus memberikan klarifikasi terkait polemik pernyataannya yang disebut menyebut wartawan s
NASIONAL
JAKARTA Tim kuasa hukum Roy Suryo tetap mempertahankan permohonan ganti rugi sebesar Rp206 juta dalam sidang lanjutan praperadilan di Peng
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menuai sorotan setelah pernyataannya yang menyebut kehadiran awak media di ruang rapat seba
POLITIK
BATANG Presiden Prabowo Subianto meminta Bank Indonesia (BI), pemerintah, serta bankbank milik negara atau Himpunan Bank Milik Negara (Hi
EKONOMI
BATANG Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran pemerintah dan aparat ikut terlibat dalam gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, d
PEMERINTAHAN
BATANG Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia terbebas dari gunung sampah pada akhir 2027. Target tersebut disampaikan sebagai
PEMERINTAHAN
