Prabowo Kumpulkan Pengusaha Kadin di Istana, Bahas Apa?
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengundang jajaran pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ke Istan
EKONOMI
JAKARTA — Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) resmi melaporkan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.
Laporan tersebut berkaitan dengan pernyataan Deddy yang menyebut situasi rapat Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) "kayak sirkus" saat kegiatan tersebut diliput oleh wartawan.
Wakil Ketua Bidang Administrasi KWP, Erwin Syahputra, mengatakan laporan itu diajukan karena menyangkut dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR.Baca Juga:
Menurutnya, langkah tersebut diambil agar kejadian serupa tidak kembali terjadi terhadap jurnalis yang menjalankan tugas peliputan di lingkungan parlemen.
"Pada pagi hari ini, kita sudah resmi membuat laporan ke MKD, yang mana di sini tertera nomor pengaduannya nomor 78. Di mana pada hari ini kami antarkan surat laporan, karena kami sudah meminta kepada beliau untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka, namun beliau menyatakan tidak akan mau melakukan permintaan maaf," kata Erwin usai melaporkan Deddy ke MKD DPR, Jumat (31/7/2026).
Dalam laporan tersebut, KWP juga melampirkan sejumlah bukti pendukung, salah satunya rekaman video pernyataan Deddy saat rapat Komisi II DPR.
Selain itu, beberapa rekaman video dari jurnalis televisi turut disertakan sebagai bahan laporan.
"Dan tadi kami lampirkan juga, selain surat laporan, itu kami lampirkan juga video pernyataannya beliau yang menyatakan 'sirkus' di acara rapat Komisi II kemarin," ujar Erwin.
Menurut Erwin, KWP tidak memiliki tujuan lain selain menjaga kehormatan profesi wartawan parlemen.
Ia berharap anggota DPR tidak lagi memandang kerja jurnalistik secara sebelah mata.
"Karena ini tujuan kita juga kami sebagai pengurus, tidak ada niat kami untuk yang lain-lain, hanya untuk melindungi semua anggota wartawan, anggota KWP yang liputan di sini agar ke depannya tidak lagi dianggap sebelah mata ataupun dihina seperti itu," katanya.
KWP menyerahkan sepenuhnya proses laporan tersebut kepada MKD DPR. Erwin menyebut pihaknya siap mengikuti seluruh mekanisme yang berlaku.
"Kalau terkait dengan bantahannya Pak Deddy, ya silakan nanti di MKD aja," ujarnya.
Sebelumnya, Deddy Sitorus membantah bahwa pernyataan "kayak sirkus" ditujukan kepada wartawan yang sedang meliput rapat Komisi II DPR.
Deddy menjelaskan, pernyataan tersebut menurutnya ditujukan kepada situasi rapat yang dianggap tidak tertib akibat banyaknya tenaga ahli dan staf peserta rapat yang berada di dalam ruang sidang.
"Yang saya protes TA dan staf yang bergerombol di dalam, padahal sudah disediakan tempat di balkon. Coba Anda periksa rekamannya, ada nggak saya sebut wartawan? Jangan memfitnah!" kata Deddy.
Ia juga meminta agar pemberitaan terkait pernyataannya dilakukan dengan proses verifikasi terlebih dahulu.
"Sebagai wartawan, baiknya lakukan check and recheck dulu sebelum bereaksi," ujarnya.
Saat ditemui di sela rapat Komisi II DPR, Deddy kembali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyebut wartawan dalam pernyataan tersebut.
"Jadi saya tidak menyebut tentang wartawan, terutama yang TA, staf dari para peserta rapat. Saya tidak ada menyinggung wartawan," kata Deddy.
Laporan KWP ke MKD DPR kini menunggu proses pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku di lembaga etik parlemen tersebut.* (d/ad)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengundang jajaran pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ke Istan
EKONOMI
JAKARTA Ahli hukum pidana Didit Wijayanto Wijaya menyatakan dugaan penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power oleh penyidik dapat men
HUKUM DAN KRIMINAL
SURABAYA Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan hukuman empat bulan penjara kepada Moh Syifak bin Muntiri dalam kasus pencurian uan
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Dr. Ahmad Yani, SH PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki arti penting secara sosial dan kesehatan dalam menunjang pertumbuhan an
OPINI
JAKARTA Pemerintah memastikan upacara peringatan detikdetik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan penurunan Bendera Pusaka dala
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memilih tidak memberikan komentar terkait kasus meninggalnya Sutrimo, yang disebutsebut merupakan Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehIja SuntanaLUMRAH saja, dalam politik, selalu ada angka yang naik dan ada angka yang turun. Hari ini seorang politisi berada di puncak
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menangkap seorang pilot Malaysia Airlines bernama Mohd Saufi bin Othma
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto akan mengumpulkan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota dalam rapat khusus untuk membahas program In
NASIONAL
MEDAN Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut) menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis ganja seberat 92 kilogr
HUKUM DAN KRIMINAL