Pemerintah Sepakat Ojol Masuk Kategori Usaha Mikro, Bakal Kena Pajak?

Maman menyebut rata-rata omzet pengemudi ojol berada di kisaran Rp10 juta hingga Rp15 juta.

"Saya mau luruskan, kalau ada yang mengatakan ojol akan dikenakan pajak, itu tidak benar. Bagi UMKM yang omzetnya di bawah Rp500 juta, tidak dikenakan pajak. Sementara rata-rata omzet ojol sekitar Rp10 juta sampai Rp15 juta," tegasnya.

Pemerintah berharap status usaha mikro tidak hanya memberikan akses kepada pengemudi ojol terhadap berbagai program UMKM.

Kebijakan tersebut juga diharapkan dapat menjadi pintu masuk untuk meningkatkan kapasitas ekonomi para pengemudi.

Baca Juga:

• Tak Tunggu Laporan, Bobby Nasution Turun Langsung ke Nias dan Eksekusi Masalah Warga

Dengan status tersebut, pengemudi tidak hanya dipandang sebagai mitra penyedia jasa transportasi, tetapi juga sebagai pelaku usaha yang memiliki peluang untuk mengembangkan skala usaha.

Maman mencontohkan, pengemudi dapat mengembangkan kepemilikan kendaraan dan menjadikannya sebagai bagian dari kegiatan usaha.

Dengan demikian, kendaraan yang digunakan untuk bekerja juga dapat menjadi aset produktif.

Maman mengatakan setelah Peraturan Presiden (Perpres) mengenai ojol ditetapkan, kementerian dan lembaga terkait akan menyusun aturan turunan sesuai kewenangan masing-masing.

Regulasi turunan tersebut harus tetap mengacu pada Perpres dan memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan pengemudi sekaligus menjaga keberlangsungan ekosistem transportasi digital.

Menurut Maman, pemerintah harus mencari keseimbangan antara kepentingan pengemudi sebagai pelaku usaha mikro dan keberlangsungan perusahaan aplikasi sebagai bagian dari ekosistem transportasi digital.

"Semangatnya untuk mendorong peningkatan pertumbuhan dan kesejahteraan saudara-saudara kita di ojol, plus menjaga ekosistem yang ada di situ. Salah satunya, keberlangsungan aplikator juga harus kita amankan," tandas Maman.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pengemudi ojol sekaligus membuka akses lebih luas terhadap program pemberdayaan UMKM, tanpa mengganggu keberlangsungan layanan transportasi digital yang selama ini digunakan masyarakat.* (vo/ad)

1 Juta Sarjana Masih Menganggur, Ada Apa dengan Dunia Kerja di Indonesia?

Tak Tunggu Laporan, Bobby Nasution Turun Langsung ke Nias dan Eksekusi Masalah Warga

Geger! 1.900 Pegawai Kemensos Terindikasi Main Judol

Rico Waas Buka Suara soal Camat Medan Timur yang Diduga Terlibat Jual-Beli Jabatan

Pascabanjir Serbelawan, Pemkab Simalungun Gerak Cepat Pulihkan Fasilitas Umum

Bingung Pilih Jurusan SMK? Ini 10 Bidang Keahlian yang Dibutuhkan Dunia Kerja