JAKARTA — Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengingatkan masyarakat agar kebebasan berpendapat dalam demokrasi tetap disertai tanggung jawab.
Ia meminta perbedaan pandangan tidak berubah menjadi penghinaan atau permusuhan antarsesama warga negara.
Hal itu disampaikan Muzani dalam pidato pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.Baca Juga:
Menurut Muzani, Indonesia dapat berdiri dan berkembang karena kekuatan rakyat yang bersatu.
Karena itu, persatuan harus dijaga agar energi bangsa tidak habis untuk konflik dan saling mencurigai.
"Republik ini dapat berdiri bukan karena kekayaan yang melimpah, bukan pula karena dukungan internasional yang sejak awal telah tersedia, tapi karena kekuatan rakyat yang bersatu bahwa Indonesia adalah rumah bersama yang layak diperjuangkan. Persatuan yang sebabkan kemajuan terjadi bila persatuan melemah energi bangsa ini akan habis untuk saling curiga dan saling meniadakan," kata Muzani dalam pidato Sidang Tahunan 2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Muzani mengatakan Indonesia telah memilih demokrasi sebagai jalan dalam mengelola aspirasi dan perbedaan pandangan.
Menurut dia, perbedaan tetap dapat disampaikan, tetapi harus menggunakan bahasa yang baik.
"Kita telah memilih jalan demokrasi, dlm kelola aspirasi dan pandangan yang berbeda kita boleh berbeda pandangan tetapi perbedaan itu disampaikan dengan cara budi dan bahasa yang baik," imbuhnya.
Muzani menegaskan kebebasan berbicara tidak berarti seseorang bebas merendahkan orang lain.
Ia menilai demokrasi justru akan semakin kuat apabila kebebasan berpendapat disertai argumentasi dan tanggung jawab.
"Demokrasi tidak akan lebih kuat karena kita semakin keras mencela, demokrasi akan jadi kuat jika kebebasan bicara disertai tanggung jawab, jika kebebasan berpendapat disampaikan dengan argumentasi, jika perbedaan tidak dijadikan alasan untuk lakukan penghinaan," ujar dia.
JAKARTA Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menilai biaya demokrasi di Indonesia masih terlalu mahal. Me
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengecam praktik korupsi dalam anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Prabowo menilai orang yang
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Ratusan murid dari lima sekolah di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari prog
PERISTIWA
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh barang bersubsidi tidak boleh lagi diperdagangkan secara bebas. Pemerintah
EKONOMI
JAKARTA Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada seluruh mantan presiden yang pernah memimpin Rep
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto mendorong agar pembelajaran bahasa asing mulai diajarkan kepada anakanak sejak bangku sekolah dasa
PENDIDIKAN
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan sindiran keras terhadap Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listy
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Suasana meriah tampak menyelimuti halaman depan Gedung Pengadilan Tinggi Banda Aceh (PT BNA) pada Jumat pagi, 14 Agustus 2026
NASIONAL
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menerima audiensi Majelis Pendidikan Kristen (MPK) Indonesia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa supremasi hukum dan keadilan harus bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, kh
HUKUM DAN KRIMINAL
