Bahasa Daerah Saja Banyak Punah, Ketua Komisi X Ragukan Kesiapan Guru untuk Ajarkan Bahasa Asing di SD

JAKARTA – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah memberikan pilihan kepada siswa sekolah dasar (SD) dalam menentukan bahasa asing yang ingin dipelajari. Usulan ini disampaikan merespons rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin memulai pembelajaran bahasa asing sejak kelas 1 SD.

Menurut Hetifah, kebijakan tersebut merupakan gagasan yang baik. Namun, penerapannya perlu mempertimbangkan minat dan ketertarikan masing-masing siswa agar pembelajaran bahasa asing dapat berjalan lebih efektif.

"Kalau menurut kami, tentu saja anak-anak dibiarkan untuk memilih ya, memilih apa yang mereka suka, passion-nya ataupun interest dia bahasa apa," ujar Hetifah saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• Tak Perlu Pilih Antara Dunia dan Tanah Air: Presiden Prabowo Usulkan Kewarganegaraan Ganda Selektif untuk Diaspora Berbakat

Hetifah mengatakan siswa sebaiknya memiliki kesempatan untuk memilih bahasa yang ingin dikuasai sebagai bahasa kedua atau ketiga setelah bahasa daerah yang mereka gunakan.

"Jadi nanti ada kesempatan untuk mereka mempelajari bahasa yang mereka pikir itu akan menjadi bahasa kedua atau bahasa ketiga setelah bahasa daerah mereka," katanya.

Menurut dia, pemerintah perlu menyusun perencanaan secara matang apabila ingin menyediakan pembelajaran berbagai bahasa asing di sekolah.

"Nah, tentu saja ini tidak mudah ya, apalagi jika kita ingin mengajarkan semua. Nah itu yang harus secara cermat dan hati-hati kita buat perencanaannya," lanjut Hetifah.

Selain pilihan bahasa, Hetifah mengingatkan pemerintah mengenai kesiapan tenaga pengajar. Menurutnya, ketersediaan guru bahasa asing harus dipastikan sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara luas.

"Yang hati-hati lagi tentu saja ketersediaan guru. Jangankan bahasa asing, tentu saja bahasa daerah pun banyak yang punah saat ini karena penuturnya tidak ada," ujarnya.

Karena itu, Hetifah meminta pemerintah menyiapkan guru, fasilitas, dan sarana pendukung secara bersamaan. Dia menilai pembelajaran bahasa asing tidak cukup hanya dengan menetapkan kebijakan tanpa memastikan kesiapan sekolah.

"Jadi harus disertai dengan gurunya dan fasilitas lainnya seperti tadi, tentunya ya mungkin lab bahasanya dan sebagainya," kata Hetifah.

Dia menilai gagasan pembelajaran bahasa asing sejak SD tetap menjadi langkah positif apabila diterjemahkan ke dalam program yang matang dan didukung ketersediaan perangkat pembelajaran, sarana prasarana serta guru.

"Jadi itu satu ide yang bagus tapi nanti harus diterjemahkan ke dalam bentuk program dan juga ketersediaan perangkat, sarana prasarana, dan guru-gurunya secara simultan," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana pemerintah untuk memulai pembelajaran bahasa asing sejak siswa duduk di kelas 1 SD. Menurut Prabowo, kemampuan menguasai bahasa asing penting bagi anak-anak Indonesia untuk menghadapi persaingan global.

"Pelajaran apa pun kita akan kumpulkan guru-guru terbaik, termasuk bahasa asing. Bahasa asing mutlak harus kita kuasai," ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama MPR-DPR-DPD 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Jumat.

Prabowo menyebut sejumlah bahasa asing yang dinilai penting untuk dipelajari, mulai dari bahasa Inggris, Mandarin, Arab, Jepang, Korea, Spanyol hingga Prancis.

"Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian. SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing," kata Prabowo.

Prabowo menilai pembelajaran sejak usia dini dapat membuat anak lebih cepat menguasai bahasa asing. Kemampuan tersebut juga diharapkan menjadi bekal bagi generasi muda ketika memasuki dunia kerja dan membuka peluang memperoleh pekerjaan di tingkat global.* (k/dh)