Warganet Ramai-ramai Hitung Cuan Pengupas Bawang Usai Disebut Prabowo Rp700 Ribu per Kg

JAKARTA - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal upah pengupas bawang merah sebesar Rp700 ribu per kilogram menjadi sorotan publik. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat pidato dalam Sidang Tahunan dan Sidang Bersama MPR, DPR, DPD RI di Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo memperkenalkan seorang perempuan bernama Susanah asal Kabupaten Bogor. Susanah disebut sebagai buruh harian yang bekerja mengupas bawang merah dan mendapatkan bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) serta program sembako.

"Hari ini hadir bersama kita Ibu Susanah dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian mengupas bawang dengan upah Rp700 ribu per kilogram. Program keluarga harapan dan program sembako membantu menjaga anak-anaknya," kata Prabowo.

Baca Juga:

• Prabowo Ingin Siswa SD Kelas 1 Kuasai 7 Bahasa Asing Sekaligus, Mendikdasmen Segera Kaji

Pernyataan tersebut kemudian ramai dibahas di media sosial. Warganet menyoroti nominal Rp700 ribu per kilogram dan menghitung potensi pendapatan Susanah jika mampu mengupas bawang dalam jumlah banyak setiap hari.

Sejumlah unggahan bahkan menghitung apabila Susanah mengupas 10 kilogram bawang dalam sehari, pendapatannya bisa mencapai Rp7 juta. Perhitungan tersebut kemudian menjadi bahan perbincangan dan sindiran di media sosial.

Pernyataan soal upah tersebut menjadi perhatian karena nominal Rp700 ribu untuk setiap kilogram dinilai sangat besar dibandingkan penghasilan pada umumnya. Berbagai komentar bermunculan dari warganet yang mempertanyakan pekerjaan tersebut hingga membuat candaan mengenai profesi pengupas bawang.

Di luar pernyataan mengenai Susanah, Prabowo dalam sejumlah kesempatan juga menyampaikan berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan penguatan ekonomi masyarakat.

Salah satunya terkait rencana membuat kendaraan listrik, khususnya sepeda motor listrik, lebih mudah dijangkau masyarakat. Pemerintah mempertimbangkan skema pembiayaan dengan bunga lebih rendah hingga kemungkinan pembelian motor listrik tanpa uang muka atau down payment (DP).

Pemerintah juga mengkaji mekanisme tukar tambah sepeda motor berbahan bakar bensin dengan motor listrik baru. Melalui skema tersebut, masyarakat dapat menyerahkan kendaraan lama dan membayar tambahan biaya tertentu untuk memperoleh kendaraan listrik.

Rencana tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan ekosistem Motor Listrik Nasional (Molinas) di fasilitas produksi PT Ilectra Motor Group (Alva), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Kamis (13/8/2026).

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar dan perlu dikelola dengan baik untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

"Indonesia memiliki kekuatan luar biasa, Indonesia memiliki sumber alam luar biasa. Tinggal kita bisa atau tidak menjaga dan mengelolanya," ujar Prabowo.

Prabowo juga mendorong penggunaan energi listrik untuk berbagai jenis kendaraan dan peralatan. Menurutnya, elektrifikasi dapat diterapkan pada sepeda motor, mobil, bus hingga traktor.

"Udara dengan motor dan mobil listrik, dengan bus listrik, dengan traktor listrik, dengan sebanyak mungkin alat-alat kita menggunakan listrik sebagai energi utama, kita akan lebih aman, kita akan lebih sejahtera," katanya.

Dorongan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengembangkan ekosistem kendaraan listrik dari sisi produksi hingga penggunaan oleh masyarakat.

Sementara itu, pernyataan mengenai upah pengupas bawang terus menjadi perhatian publik setelah potongan video pidato Prabowo beredar luas di media sosial.* (tm/dh)

Panen Sekali Jadi Tiga Kali Setahun, Kisah Petani Ngawi di Balik 8 Tamu Spesial Prabowo di Sidang MPR

Usai Mangkir, Rudi Tanoe Akhirnya Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Korupsi Bansos Beras Rp200 Miliar

Pemerintah Kebut Penyaluran 33 Ribu Ton Pakan, Peternak Aceh Terdampak Bencana Mulai Dipulihkan

Lapor Pak Bupati! Bansos di Batu Bara Perlu Dievaluasi, Rumah Permanen hingga Mobil Jadi Sorotan Warga

Pansus Plasma DPRD Batubara Temui Kementan dan ATR/BPN, Perjuangkan Hak Masyarakat Atas Kebun Plasma 20 Persen

Pemko Medan Cek Warga Tinggal di Rumah Kardus Bantaran Sungai Deli, Ternyata Punya Rumah di Marelan