MoU Helsinki Genap 20 Tahun, Ini Sejumlah Janji Perdamaian Aceh yang Belum Terealisasi

Komnas HAM sebelumnya telah menyerahkan berkas penyelidikan sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Aceh kepada Kejaksaan Agung.

Kasus tersebut antara lain Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Simpang KKA, Bener Meriah, serta Jambo Keupok.

Sementara itu, KKR Aceh akhirnya terbentuk pada 2016 setelah didorong masyarakat sipil.

Pembentukannya didasarkan pada Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

Dua Poin yang Disebut Masih Tertunda

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla pernah menyebut masih ada dua poin dalam MoU Helsinki yang belum tuntas.

Dua persoalan tersebut berkaitan dengan lahan pertanian bagi mantan kombatan GAM dan penggunaan bendera Aceh.

Pernyataan itu disampaikan Jusuf Kalla dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Badan Legislasi DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 11 September 2025.

"Kemudian ada dua hal yang selalu pending dalam pembicaraan, pertama tentang lahan. Di sini di pasal 325 ditentukan bahwa pemerintah RI akan mewariskan tanah-tanah pertanian dalam jangka panjang," ujar JK.

Menurut JK, pemerintah sebelumnya telah menawarkan pemberian lahan kepada mantan kombatan.

Namun, tawaran tersebut tidak sepenuhnya diterima karena sebagian eks kombatan tidak bekerja sebagai petani dan tinggal di wilayah perkotaan.

Kompensasi kemudian diberikan dalam bentuk dana melalui Badan Reintegrasi Aceh (BRA).

Ditangkap Bersama Pasangan Sejenis di Ruang Kerja, Kepala Inspektorat Banda Aceh Dinonaktifkan dan Jadi Tersangka

Relokasi 65 Sekolah Terdampak Bencana Dikebut, Administrasi Lahan Tak Boleh Hambat Pembangunan

Sofyan Tan: Data Sensus Ekonomi Harus Akurat agar Kebijakan Tepat Sasaran

Pemuda Tanjungbalai Diajak Jadi Penggerak Perubahan Menuju Tanjungbalai Emas

Tutup HUT ke-81 RI, Wali Kota Tanjungbalai Pimpin Penurunan Bendera dan Beri Penghargaan 75 ASN

Pawai Karnaval HUT ke-81 RI di Tanjungbalai Meriah, Wali Kota: Bukan Sekadar Hiburan