MoU Helsinki Genap 20 Tahun, Ini Sejumlah Janji Perdamaian Aceh yang Belum Terealisasi

Selain itu, pemerintah pusat berkewajiban mengalokasikan dana untuk rehabilitasi harta benda publik dan pribadi yang rusak akibat konflik.

Dalam MoU Helsinki, Pemerintah RI juga berkomitmen mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada Pemerintah Aceh untuk mendukung reintegrasi mantan pasukan GAM, tahanan politik yang memperoleh amnesti, serta masyarakat sipil yang mengalami kerugian akibat konflik.

Bantuan tersebut dapat berupa tanah pertanian, pekerjaan, atau jaminan sosial bagi mereka yang tidak mampu bekerja.

Pemerintah Aceh dan Pemerintah RI juga disepakati membentuk Komisi Bersama Penyelesaian Klaim untuk menangani klaim yang belum terselesaikan.

Di bidang keamanan, mantan anggota GAM juga mendapatkan hak untuk memperoleh pekerjaan sebagai polisi dan tentara organik di Aceh tanpa diskriminasi serta sesuai standar nasional.

MoU Helsinki pada akhirnya tidak hanya menjadi dokumen yang mengakhiri konflik bersenjata, tetapi juga menjadi dasar bagi proses reintegrasi, pemulihan korban, serta penyelenggaraan pemerintahan Aceh pascakonflik.

Karena itu, pelaksanaan setiap poin kesepakatan masih menjadi perhatian dalam perjalanan perdamaian Aceh hingga kini.* (it/ad)

Ditangkap Bersama Pasangan Sejenis di Ruang Kerja, Kepala Inspektorat Banda Aceh Dinonaktifkan dan Jadi Tersangka

Relokasi 65 Sekolah Terdampak Bencana Dikebut, Administrasi Lahan Tak Boleh Hambat Pembangunan

Sofyan Tan: Data Sensus Ekonomi Harus Akurat agar Kebijakan Tepat Sasaran

Pemuda Tanjungbalai Diajak Jadi Penggerak Perubahan Menuju Tanjungbalai Emas

Tutup HUT ke-81 RI, Wali Kota Tanjungbalai Pimpin Penurunan Bendera dan Beri Penghargaan 75 ASN

Pawai Karnaval HUT ke-81 RI di Tanjungbalai Meriah, Wali Kota: Bukan Sekadar Hiburan