BREAKING NEWS
Rabu, 19 Agustus 2026

Rakorwas SPPG se-Sumut, Ombudsman Minta SPPG Penyebab Keracunan MBG Ditutup

Abyadi Siregar - Rabu, 19 Agustus 2026 18:41 WIB
Rakorwas SPPG se-Sumut, Ombudsman Minta SPPG Penyebab Keracunan MBG Ditutup
Rakorwas Pelaksanaan Program MBG yang mempertemukan Ombudsman dengan SPPG se-Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Medan, Rabu, 19 Agustus 2026. (foto: Ist/BITV)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

Menurut Fikri, keterlibatan pemerintah daerah penting karena ketika muncul persoalan dalam pelaksanaan MBG, pemerintah daerah juga akan terlibat dalam penanganannya.

Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan turut menyoroti persoalan sertifikasi dan koordinasi pelaksana MBG.

Menurut dia, Kantor Regional dan KPPG sama-sama memiliki mandat dari BGN.

Baca Juga:

Namun, hasil pemantauan di lapangan menunjukkan koordinasi dan kolaborasi keduanya masih perlu diperkuat.

Syafrida juga menyebut masih ada sekitar 200 SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS.

Kondisi itu terjadi meski sebagian SPPG telah beroperasi hampir satu tahun.Beberapa SPPG yang belum memiliki SLHS, berdasarkan keterangan dalam kegiatan tersebut, berada di wilayah Medan Johor dan Kabupaten Deli Serdang.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara Herdensi mengatakan MBG merupakan program prioritas Presiden yang harus didukung bersama.

Ia meminta pelaksana program memastikan kegiatan berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan yang dapat menghambat pencapaian tujuan program.

"Program MBG ini merupakan program prioritas Presiden. Semestinya SPPG yang diamanatkan untuk mendukung keberhasilan program ini tidak kemudian menjadi hal yang mengganggu irama pencapaian target. Kami berharap peristiwa seperti ini tidak terulang kembali," kata Herdensi.

Ombudsman berharap hasil Rakorwas menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan dan koordinasi antara SPPG, KPPG, Kantor Regional, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.

Penguatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memastikan Program MBG berjalan aman, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pelayanan publik.* (ad)

Editor
: Adelia Syafitri
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Dana DP Haji 2027 Rp14 Juta Riyal Diblokir Arab Saudi, Kemenhaj Ajukan Keberatan
Pemprov Sumut Dorong Budaya Menabung Sejak Dini untuk Perkuat Ekonomi Generasi Muda
BRT Mebidang Resmi Beroperasi, Bobby Nasution Dorong Warga Beralih dari Kendaraan Pribadi
Rico Waas Resmikan Gallery Mustika Deli, Dorong UMKM Medan Tembus Pasar Global
Rico Waas Dorong PWPM Medan Perkuat Profesionalisme dan Kualitas Pemberitaan
Aceh Tengah Percepat Pemulihan Pascabencana, Akses Warga Jadi Prioritas Utama
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru