"Setiap minggu kita mengadakan rapat percepat realisasi TKD yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Karena ini kegunaannya untuk masyarakat. Jangan sampai masyarakat kecewa. Kesalahannya ada sama pemerintah daerah termasuk sama SKPK terkait di Pemda Gayo Lues ini," ujar Irwansyah.
Percepatan penyerapan tambahan TKD tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian pembangunan dan pemulihan fasilitas publik.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan pengelolaan anggaran tetap akuntabel.
Pemkab Gayo Lues menargetkan tambahan TKD sebesar Rp24,9 miliar dapat terealisasi 100 persen pada Desember 2026.
Pemerintah daerah juga berupaya agar tidak terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari dana tersebut.
Monitoring dan evaluasi bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR Sumatera) turut dilakukan untuk mengawal proses percepatan.
Pendampingan tersebut diarahkan untuk membantu Pemkab Gayo Lues mengidentifikasi berbagai hambatan di lapangan sekaligus memastikan tindak lanjut pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dengan waktu yang tersisa sekitar empat bulan hingga akhir tahun, Pemkab Gayo Lues kini dituntut memastikan tambahan dana pemerintah pusat tersebut tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar berubah menjadi pembangunan dan layanan yang dapat dirasakan masyarakat.* (ad)
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengembangkan budidaya bawang putih seluas 9.624 hektare di sembilan kabupaten. Program ini dit
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT PLN (Persero) Unit Induk Dis
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara menggelar pelatihan mengolah makanan dan camilan sehat untuk meningkatkan ke
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kuasa hukum Denny Indrayana dan sejumlah pemohon lainnya, Bambang Widjojanto, menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tid
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kasus dugaan pengeroyokan terhadap korban di SMA Negeri 3 Banda Aceh memasuki tahap penyidikan. Kuasa hukum korban mengapresi
HUKUM DAN KRIMINAL
DEPOK Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Aliansi Pemuda Mahasiswa Peduli BUMN Sumatera Utara (APMPEMUS) menggelar demonstrasi damai di kantor Danantara, Jalan Gatot Subr
NASIONAL
MEDAN Pengamat kebijakan publik dan anggaran Ratama Saragih, S.H., CCFA, menyoroti dugaan penggunaan minuman rasa susu merek Opao sebaga
NASIONAL
OlehRaihan MuhammadHAMPIR dua tahun setelah Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, persoalan mengenai s
OPINI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki i
HUKUM DAN KRIMINAL
