Kirimkan Hak Jawab, Ini Penjelasan Kepala SPPG Medan Tembung 3
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan program pendampingan peningkatan produktivitas bagi 20 perusahaan mulai September hingga November 2026. Program tersebut menyasar perusahaan dari sektor manufaktur, pelayanan kesehatan dan perhotelan.
Pendampingan dilakukan untuk membenahi sistem serta proses kerja di masing-masing perusahaan. Kemnaker menilai peningkatan produktivitas tidak cukup hanya dengan meningkatkan kompetensi pekerja, tetapi juga perlu dibarengi pembenahan tata kelola, pemanfaatan teknologi dan budaya kerja.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan produktivitas perusahaan harus dibangun melalui perbaikan yang menyeluruh.Baca Juga:
"Kompetensi tenaga kerja harus terhubung dengan produktivitas perusahaan. Ketika kompetensi meningkat, proses kerja membaik, teknologi dimanfaatkan secara optimal, dan budaya continuous improvement tumbuh, maka daya saing perusahaan dan perekonomian nasional juga akan meningkat," ujar Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (23/8/2026).
Program tersebut melibatkan sedikitnya 25 spesialis produktivitas terlatih, 20 instruktur dan 20 peserta Program Pemagangan Nasional.
Kemnaker menerapkan pendekatan company-based productivity improvement. Dengan pendekatan ini, pembenahan tidak dilakukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan persoalan serta kebutuhan masing-masing perusahaan.
Tahap awal pendampingan dilakukan melalui pengukuran baseline dan diagnosis produktivitas. Dari proses tersebut, tim akan mengidentifikasi akar persoalan sebelum menyusun rencana peningkatan produktivitas.
Setelah itu, perusahaan akan menjalani tahap penerapan perbaikan, monitoring hingga evaluasi untuk melihat dampak dari intervensi yang dilakukan.
Bentuk perbaikan dapat berbeda pada setiap perusahaan. Langkah yang disiapkan mencakup peningkatan efisiensi proses kerja, perbaikan kualitas layanan, pengurangan pemborosan, penataan tempat kerja, optimalisasi sumber daya manusia, digitalisasi proses hingga peningkatan mutu produksi dan pelayanan.
Kemnaker menilai pendekatan tersebut menempatkan produktivitas sebagai hasil dari pembenahan sistem perusahaan secara menyeluruh, bukan semata-mata tanggung jawab pekerja.
Program ini juga menjadi ruang pembelajaran bagi peserta Pemagangan Nasional. Para peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman bekerja, tetapi juga belajar mengenai proses identifikasi masalah dan penerapan perbaikan di lingkungan perusahaan.
Mereka akan berinteraksi langsung dengan perusahaan, instruktur serta spesialis produktivitas selama pendampingan berlangsung.
Yassierli mengatakan pengalaman tersebut penting agar peserta magang memiliki pemahaman yang lebih luas mengenai dunia kerja.
"Peserta magang perlu memahami sejak awal bahwa bekerja bukan sekadar menyelesaikan tugas. Mereka juga harus belajar bagaimana suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih baik, lebih efisien, lebih berkualitas, dan memberikan nilai tambah yang lebih tinggi," kata Yassierli.
Menurutnya, pemahaman mengenai produktivitas perlu ditanamkan sejak seseorang memasuki dunia kerja. Dengan begitu, budaya perbaikan berkelanjutan dapat tumbuh sejak awal dan tidak berhenti pada pencapaian target pekerjaan.
Kemnaker memandang peningkatan produktivitas semakin penting di tengah perubahan teknologi, dinamika pasar tenaga kerja serta agenda Indonesia Emas 2045.
Dalam kondisi tersebut, produktivitas tidak hanya menjadi indikator kinerja perusahaan, tetapi juga bagian dari budaya kerja yang perlu dibangun secara konsisten.
Perkembangan teknologi juga menuntut perusahaan dan pekerja terus beradaptasi. Sistem kerja yang tidak efisien dinilai berpotensi menghambat daya saing, sedangkan proses yang terus diperbaiki dapat meningkatkan efisiensi sekaligus menciptakan nilai tambah.
Melalui program percontohan ini, Kemnaker menargetkan terbentuknya model pendampingan produktivitas perusahaan yang sistematis, terukur dan terintegrasi. Model tersebut nantinya diharapkan dapat diterapkan lebih luas pada sektor dan perusahaan lainnya.
Bagi Kemnaker, peningkatan produktivitas bukan sekadar mengejar kenaikan output perusahaan. Program ini juga diarahkan untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang mampu menghubungkan kompetensi pekerja, efisiensi proses, pemanfaatan teknologi dan peningkatan daya saing ekonomi nasional.* (dh)
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim PSSI dikabarkan tengah memproses naturalisasi Demiane Agustien, pemain muda yang saat ini terdaftar di Arsenal U21. Pemain
OLAHRAGA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BCA 2026 dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Badan Nasional Penanggulangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggu
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Aksi demonstrasi mahasiswa yang mengatasnamakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Binjai di Kantor Wa
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah berencana membagikan ponsel gratis yang dilengkapi rekening digital untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Badan Nasion
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menerima audiensi Denny Indrayana, Refly Harun, dan sejumlah perwaki
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar ekspose atau gelar perkara terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan
HUKUM DAN KRIMINAL