Kirimkan Hak Jawab, Ini Penjelasan Kepala SPPG Medan Tembung 3
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
Fahd menilai hasil survei tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan dan komunikasi publik.
"Kami memandang itu sebagai satu diagnosis terhadap situasi yang sekarang ada di lapangan di masyarakat versi Tempo Data Science gitu ya," kata Fahd.
Menurut Fahd, sejumlah kebijakan makroekonomi yang dijalankan pemerintah membutuhkan waktu sebelum dampaknya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Karena itu, pemerintah disebut akan terus memperbaiki kinerja program-program unggulan, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai menjadi salah satu program yang mudah diamati langsung oleh masyarakat.
"MBG ini selain flagship program-nya pemerintahan Prabowo-Gibran, di saat yang sama juga menjadi cara publik melihat atau menilai secara keseluruhan. Sehingga kalau MBG baik maka baiklah seluruh program pemerintah," ujarnya.
Hasil survei ini menjadi salah satu indikator mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran. Pemerintah menyatakan akan menggunakan masukan publik sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pelaksanaan program dan tata kelola pemerintahan.* (k/dh)
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim PSSI dikabarkan tengah memproses naturalisasi Demiane Agustien, pemain muda yang saat ini terdaftar di Arsenal U21. Pemain
OLAHRAGA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BCA 2026 dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Badan Nasional Penanggulangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggu
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Aksi demonstrasi mahasiswa yang mengatasnamakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Binjai di Kantor Wa
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah berencana membagikan ponsel gratis yang dilengkapi rekening digital untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Badan Nasion
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menerima audiensi Denny Indrayana, Refly Harun, dan sejumlah perwaki
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar ekspose atau gelar perkara terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan
HUKUM DAN KRIMINAL