Jangan Sampai Jadi Alat Bungkam Lawan Politik, Ini Pesan Pakar soal RUU Perampasan Aset

JAKARTA - Komisi III DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset rampung dan disahkan dalam Rapat Paripurna paling lambat Desember 2026. Namun, percepatan pembahasan dinilai harus dibarengi sistem pengawasan yang kuat agar kewenangan negara tidak disalahgunakan.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan waktu efektif pembahasan RUU Perampasan Aset tersisa sekitar delapan pekan. Karena itu, setiap tahapan pembahasan akan dilakukan secara optimal.

"Pembahasan RUU Perampasan Aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar delapan minggu lagi," kata Habiburokhman, Selasa (25/8/2026).

Baca Juga:

• APINDO Dorong RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Perluas Lapangan Kerja dan Daya Saing

Sejumlah tahapan masih harus dilalui sebelum RUU tersebut dapat disahkan. Komisi III akan melanjutkan penyerapan aspirasi melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), harmonisasi, hingga rapat kerja bersama pemerintah.

Setelah itu, DPR dan pemerintah akan membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan tingkat pertama di Komisi III dan persetujuan tingkat kedua melalui rapat paripurna.

Dalam proses penyusunan RUU tersebut, Komisi III telah melibatkan berbagai elemen masyarakat. Akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat, mahasiswa hingga unsur publik lainnya telah dimintai pandangan.

Hingga kini, Komisi III tercatat telah menggelar 35 RDPU dan tiga kunjungan kerja ke sejumlah daerah untuk menyerap masukan mengenai substansi RUU Perampasan Aset.

Salah satu masukan datang dari pakar publik sekaligus wartawan senior Bambang Harymurti. Dalam RDPU Komisi III di Kompleks Parlemen, Jakarta, 11 Agustus 2026, Bambang mengingatkan agar kewenangan negara dalam merampas aset dibatasi secara tegas.

"RUU harus secara tegas melarang penggunaan kewenangan perampasan aset untuk membungkam lawan politik," ujar Bambang.

Menurut Bambang, kewenangan perampasan aset memiliki cakupan yang luas sehingga tidak cukup hanya mengandalkan itikad baik pejabat yang menjalankannya.

Ia menilai aturan tersebut harus dilengkapi mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan kewenangan perampasan aset tetap berada dalam koridor hukum dan tidak digunakan untuk kepentingan politik.

Masukan tersebut sejalan dengan perhatian DPR terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan. Habiburokhman mengatakan proses penjaringan aspirasi publik telah dilakukan secara luas sehingga berbagai pandangan terkait RUU tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan.

RUU Perampasan Aset sendiri diharapkan menjadi instrumen untuk memperkuat upaya negara mengembalikan aset yang berasal dari tindak pidana. Namun, kewenangan besar yang nantinya diberikan juga membutuhkan batasan dan mekanisme kontrol yang jelas.

Kehati-hatian dinilai penting agar pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi dapat berjalan efektif tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak warga negara.

Komisi III DPR optimistis pembahasan dapat diselesaikan sesuai target. Meski dikebut, proses penyusunan regulasi tetap diharapkan dilakukan secara terbuka, cermat dan melibatkan partisipasi publik.

Dengan demikian, RUU Perampasan Aset diharapkan tidak hanya menjadi instrumen untuk memulihkan aset hasil kejahatan, tetapi juga memiliki sistem pengawasan yang mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan.* (in/dh)

APINDO Dorong RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Perluas Lapangan Kerja dan Daya Saing

Jelang Aksi 27 Agustus, Massa dari Pati dan Bangkalan Bersiap ke Jakarta Bawa Tuntutan Berbeda

DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung Desember 2026

Ditekan Publik hingga Istana, DPR Akhirnya Pasang Target RUU Perampasan Aset Ketok Palu Akhir 2026

"Sound Horeg Sampai Tengah Malam, Kantor DPRD Diacak-acak," Warga Pati Curhat ke DPR, Plt Bupati Bakal Dipanggil

DPR Minta Polri Usut Dalang dan Pendana di Balik Kasus Karhutla