"15 Desember Kami Datang Lagi!" AMPB Siap Tagih Janji RUU Perampasan Aset ke DPR

"Saya katakan bahwa ini bukan lagi target, tapi sudah dapat dipastikan Undang-Undang Perampasan Aset paling lambat akan kita sahkan di rapat paripurna di bulan Desember tahun 2026," kata Habiburokhman.

Habiburokhman menjelaskan pembentukan UU Perampasan Aset menjadi bagian dari upaya membangun sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice System. DPR sebelumnya juga telah merampungkan pembahasan KUHAP.

Menurut dia, pembahasan RUU Perampasan Aset membutuhkan waktu karena aturan tersebut membawa konsep baru yang belum pernah diatur dalam undang-undang sebelumnya.

"Belum ada undang-undang tentang perampasan aset yang sebelumnya yang kita miliki," ujarnya.

Habiburokhman mengatakan kondisi tersebut membuat DPR perlu mencermati substansi RUU secara lebih mendalam, termasuk menyerap berbagai masukan dari masyarakat.

Dengan adanya target pengesahan pada 15 Desember 2026, AMPB menyatakan akan kembali ke DPR untuk memantau realisasi komitmen tersebut. Aksi lanjutan akan dilakukan apabila target yang telah disepakati tidak tercapai.* (k/dh)

"Menitipkan Negara Kok Nggak Hadir!" Warga Pati Kecewa Berat ke Puan

Puan Pastikan RUU Perampasan Aset Rampung Paling Lambat 15 Desember 2026

Dari SBY, Jokowi hingga Prabowo: Perjalanan Panjang RUU Perampasan Aset yang Tak Kunjung Disahkan

Mahasiswa UT dan Warga Dicegat Polisi di Gerbang Pemuda, Massa Minta Akses ke DPR Dibuka

Usai Dapat Komitmen DPR, Massa AMPB dari Pati Tertib Tinggalkan Gedung DPR

Pimpinan DPR Siap Mundur Jika RUU Perampasan Aset Tak Disahkan 15 Desember 2026