Antisipasi Karhutla dan Kabut Asap, Bobby Nasution Instruksikan BPBD Sumut Tak Hanya di Kantor

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta Badan Penanggulangan bencana/" target="_blank">Bencana Daerah (BPBD) Sumut lebih aktif turun ke lapangan untuk memantau potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

Ia meminta personel BPBD tidak hanya bekerja dari kantor, tetapi mencari dan memantau titik api di sejumlah wilayah.

Bobby mengatakan langkah tersebut diperlukan sebagai upaya antisipasi terhadap kemungkinan munculnya titik api maupun kiriman asap dari wilayah lain.

Baca Juga:

• KA Siantar Ekspres Tabrak Avanza di Perlintasan Tanpa Palang, 1 Penumpang Tewas

Ia meminta BPBD bekerja lebih ekstra dalam beberapa waktu ke depan.

"Tapi kita pantau terus, kami sampaikan tolong teman-teman yang didaerah, di lapangan BPBD kita gak usah masuk kantor dulu, di lapangan dulu dan cek titik-titik api," jelasnya, Kamis (27/8/2026).

Menurut Bobby, saat ini belum terdapat titik api karhutla di wilayah Sumatera Utara. Ia mengatakan titik api yang sempat muncul sebelumnya telah dapat ditangani.

"Di Sumut tidak ada titik api ya, walaupun sempat muncul tapi tidak lama 1-2 hari per hektare," ucapnya.

Selain memantau titik api, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi kiriman asap dari daerah lain.

Bobby mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan masker kepada masyarakat di wilayah yang terdampak asap.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk penanganan awal apabila kualitas udara mulai terganggu.

"Kalau ada kiriman asap nanti coba kita sampaikan, kita akan bagi-bagikan masker," jelasnya.

Bobby juga mengatakan pemerintah akan melihat kondisi di lapangan sebelum menentukan kebijakan lanjutan, termasuk terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Jika kabut asap sudah berada dalam kondisi parah, kegiatan pembelajaran dapat dialihkan dari sekolah ke pembelajaran jarak jauh atau PJJ.

Menurut Bobby, kebijakan tersebut bukan berarti sekolah diliburkan.

"Sekolah? kalau memang nanti parah bukan libur tapi belajar jarak jauh," jelasnya.

Ia kembali menegaskan bahwa penerapan PJJ hanya dilakukan apabila kondisi asap sudah parah dan mengganggu aktivitas masyarakat.

"Kalau libur kan tidak ada aktivitas belajar, jadi belajar jarak jauh itupun kalau parah ya," jelasnya.

Sejumlah wilayah di Indonesia saat ini diketahui menghadapi persoalan karhutla, di antaranya Kalimantan, Sumatera Selatan dan Riau.

Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan munculnya kabut asap yang dapat bergerak ke wilayah lain.

Pemerintah daerah di Sumatera Utara pun mulai mengantisipasi kemungkinan terdampak kiriman asap tersebut.

Di tengah upaya pemerintah mengantisipasi karhutla, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Kabinet Bayangan Iqbal Damanik menyoroti persoalan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Iqbal menilai terdapat ketimpangan dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Menurut dia, keuntungan ekonomi dari aktivitas ekstraktif hanya dinikmati oleh sebagian pihak, sedangkan dampak bencana ekologis justru ditanggung masyarakat.

Ia menyebut pola pengelolaan sumber daya alam yang terlalu berorientasi pada eksploitasi menjadi salah satu persoalan yang menyebabkan bencana ekologis terus berulang.

"Apa sebenarnya beban dari ini semua, Bapak Ibu dan Teman-teman sekalian? Beban dari ini semua adalah, mengubah yang tadinya menjadi beban privat, berubah menjadi beban publik. Ditinggalkan sama kita semua dalam bentuk bencana," tegas Iqbal dalam diskusi di Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).

Iqbal menilai kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat ini tidak dapat dilepaskan dari aktivitas ekstraksi terhadap hutan dan lahan gambut.

Ia juga mempertanyakan pihak yang mendapatkan keuntungan dari aktivitas tersebut.

"Kita tahu pada hari ini terjadi kebakaran hutan dan lahan, itu akibat apa? Akibat dari ekstraktivisme kita terhadap hutan-hutan atau tanah gambut yang ada di wilayah Kalimantan. Siapa yang mendapat? Siapa yang akhirnya diuntungkan dari sini? Yang diuntungkan adalah pemilik konsesi," paparnya.

Menurut Iqbal, dampak kabut asap tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan. Aktivitas ekonomi dan pendidikan masyarakat juga dapat terganggu.

"Seluruh Kalimantan, hampir seluruh Kalimantan tertutup oleh kabut asap. Anak-anak diliburkan. Ekonomi berhenti," ujar Iqbal.

Ia mengatakan keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam pada akhirnya dapat menjadi sumber akumulasi kekayaan bagi kelompok tertentu, sementara dampak kerusakan lingkungan dibebankan kepada masyarakat.

"Beban yang tadinya tidak menjadi milik kita, menjadi disosialisasikan atau didistribusikan kepada publik. Lalu keuntungannya diberikan kepada siapa? Keuntungan dari ekstraksi sumber daya alam di Kalimantan, di Papua, di Sumatera, atau di wilayah-wilayah Indonesia lainnya, diberikan, dijadikan akumulasi kekayaan para oligarki ini. Untuk apa? Untuk memperpanjang dan mempertahankan kekuasaan mereka," sambungnya.

Iqbal juga menyoroti aspek penegakan hukum terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.

Menurut dia, terdapat pelemahan instrumen hukum yang sebelumnya dapat digunakan untuk menjerat korporasi.

"Salah satu yang dulunya sangat kuat dari upaya kenapa kita bisa mempidanakan korporasi, karena masih ada ketentuan pertanggungjawaban mutlak perusahaan atau yang disebut sebagai strict liability. Tapi itu dihapus," pungkasnya.

Pemerintah Sumatera Utara kini menempatkan pemantauan titik api sebagai salah satu langkah awal untuk mengantisipasi karhutla dan kemungkinan kiriman asap.

Di sisi lain, kesiapan masker dan skenario pembelajaran jarak jauh disiapkan apabila kondisi asap memburuk.* (tm/ad)

Polsek Medan Area Gerebek Gang Jati, Pria Diduga Pengedar Sabu Menangis dan Minta Tak Dibawa Polisi

Tak Hanya di Pemko, Diskominfo Medan Dorong Keterbukaan Informasi Publik hingga Sekolah

RUU Perampasan Aset Dikebut, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Tunggu Putusan Pidana

Inovasi Qresto Antar Wali Kota Medan Rico Waas Raih Penghargaan Nasional, Sabet Pemimpin Daerah Award 2026

Harga Emas Antam Turun Lagi! 1 Gram Rp2,718 Juta, Buyback Merosot Rp27 Ribu

Perampasan Aset dan Ujian Kepercayaan kepada Parlemen