JAKARTA – Pemimpin Besar Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), Panglima Jilah, membantah anggapan bahwa aktivitas berladang masyarakat adat menjadi salah satu pemicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar).
Panglima Jilah menyampaikan hal tersebut usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Menurut Panglima Jilah, masyarakat adat di Kalimantan Barat umumnya melakukan aktivitas berladang di kawasan lahan mineral, bukan lahan gambut. Karena itu, dia menilai praktik berladang masyarakat adat tidak tepat jika secara langsung dikaitkan sebagai sumber utama karhutla.Baca Juga:
"Di Kalimantan Barat itu karhutla sebenarnya sudah sering terjadi, tetapi yang menjadi pemikiran kita itu peladang yang disalahkan. Jadi peladang itu dengan perkebunan kadang-kadang bersamaan waktunya. Akhirnya peladang yang disalahkan. Tetapi sebenarnya orang berladang tidak di lahan gambut. Orang berladang itu di lahan mineral," kata Panglima Jilah.
Panglima Jilah mengatakan tradisi berladang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat adat Kalimantan yang telah dilakukan sejak lama, bahkan sebelum berkembangnya perusahaan perkebunan berskala besar.
Dia menjelaskan masyarakat adat memiliki kearifan lokal dalam membuka dan mengelola lahan, termasuk ketika menggunakan api.
Menurutnya, masyarakat yang membuka ladang dengan cara membakar juga melakukan pengawasan agar api tetap terkendali dan tidak merambat ke kawasan lain.
"Ya, kita masyarakat adat itu memang selalu monitoring. Jadi kalau kita membakar di lahan ladang kita, di situ kita yang akan monitoring. Dan itu tidak pernah terjadi namanya ada kebakaran hutan. Sebelum adanya perkebunan, di Kalimantan itu sudah ada namanya berladang. Dari zaman dulu, ribuan tahun yang lalu bahkan," ujarnya.
Panglima Jilah juga meminta kebijakan terkait larangan pembukaan lahan dengan cara membakar memperhatikan perbedaan antara praktik berladang masyarakat adat dan pembukaan lahan untuk perkebunan skala besar.
Menurutnya, kearifan lokal masyarakat adat dalam mengelola lahan perlu dibedakan dengan aktivitas pembukaan lahan dalam skala industri.
"Itu khusus untuk perkebunan saja. Kalau kearifan lokal tidak. Beliau mendukung masyarakat adat. Peladang didukung," katanya.
Dia menilai masyarakat adat memiliki hubungan erat dengan lingkungan karena keberlangsungan kehidupan mereka juga bergantung pada kelestarian alam.
Panglima Jilah mengatakan masyarakat adat terus melakukan edukasi melalui tokoh-tokoh adat agar warga tidak menggunakan api secara sembarangan ketika membuka lahan.
Sosialisasi tersebut dilakukan untuk mencegah api tidak terkendali sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai keselamatan dan kelestarian lingkungan.
"Masyarakat adat bersosialisasi lewat tokoh-tokoh adat agar tidak sembarangan membakar hutan. Karena masyarakat adat itu identik dengan dekat dengan alam. Tentunya tidak ada alam, tidak ada masyarakat adat. Begitu dia. Kita menjaga," pungkasnya.
Pernyataan Panglima Jilah tersebut merupakan pandangan mengenai praktik berladang masyarakat adat. Faktor penyebab karhutla dapat berbeda-beda di setiap wilayah dan memerlukan penanganan serta pembuktian berdasarkan kondisi lapangan.* (in/dh)
MEDAN Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) DPD Partai Demokrat Sumatera Utara H Armyn Simatupang menyebut calon Ketua DPD Demokrat Sumut ha
POLITIK
JAKARTA Presiden Timor Leste Jose RamosHorta secara resmi mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke
NASIONAL
JAKARTA Pemimpin Besar Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), Panglima Jilah, membantah anggapan bahwa aktivitas berladang
NASIONAL
ACEH BESAR Sampah plastik yang selama ini dianggap sebagai limbah justru disulap menjadi peluang bisnis oleh Ustaz Zainuddin MTK (30), p
EKONOMI
BINJAI Direktur PDAM Tirta Sari Kota Binjai Ashari mengimbau seluruh pelanggan untuk membayar rekening air tepat waktu dan secara mandiri.
NASIONAL
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kembali meno
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang lebih dari Rp6 miliar dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal wa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden TimorLeste Jos Ramos Horta bersama sembilan peraih Nobel dari berbagai ne
NASIONAL
JAKARTA Seorang warga meninggal dunia setelah ditemukan dalam kondisi pingsan saat kerusuhan terjadi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat
PERISTIWA
JAKARTA Mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah disebut telah mengikhlaskan dan menghormati putusan hakim yang menolak gugatan
NASIONAL
