Untuk mengembangkan penyidikan, KPK sebelumnya telah melakukan penggeledahan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar serta dua kantor biro jasa pengurusan visa dan izin tinggal WNA. Penggeledahan berlangsung pada 17-19 Juni 2026.
Hasil pemeriksaan dan penyitaan terbaru tersebut akan dianalisis penyidik untuk mengungkap aliran uang serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara.
KPK masih terus melakukan pendalaman terhadap mekanisme pengurusan izin tinggal WNA, termasuk dugaan penerimaan uang dari pemohon maupun pihak biro jasa.
Penyitaan lebih dari Rp6 miliar menjadi bagian dari upaya penyidik mengumpulkan bukti dalam perkara yang menyeret sejumlah pejabat Imigrasi tersebut.
KPK memastikan proses penyidikan masih berjalan dan pihak-pihak lain yang diduga terkait akan diperiksa berdasarkan kebutuhan penyidik serta perkembangan alat bukti.* (k/dh)
MEDAN Sekitar 250 alumni eks Departemen Penerangan (Deppen) Sumatera Utara (Sumut) berkumpul dalam Temu Kangen Anantakupa Sumut. Pertemuan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Peraih Nobel Ekonomi 2024 sekaligus penulis buku Why Nations Fail, James A. Robinson, menilai kemajuan suatu negara tidak boleh be
NASIONAL
BANJAR Penggunaan helikopter water bombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan berdampak pada kola
PERISTIWA
KUPANG Masa tanggap darurat bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) diperpanjang selama 14 hari hingga 12 September 2026. Perpanja
NASIONAL
JAKARTA Polisi mengamankan pengemudi mobil pikap yang viral setelah menabrak Gerbang Pancasila Gedung DPR/MPR dan aparat saat kericuhan de
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta PSSI melakukan pembenahan jika ingin serius mengejar tiket Piala Dunia
NASIONAL
JAKARTA Bilal Hasan membuka debutnya di UFC dengan kemenangan spektakuler. Petarung Indonesia itu mengalahkan Nilson Rojas asal Peru lewat
OLAHRAGA
TOKYO Pemerintah Jepang mengirim tiga helikopter angkut dan sekitar 600 personel Pasukan Bela Diri Jepang (SDF) untuk membantu Indonesia m
INTERNASIONAL
JAKARTA Sejumlah warga menyatakan setuju dengan rencana pemerintah mengatur pembelian elpiji 3 kilogram (kg) berdasarkan desil. Namun, mer
NASIONAL
JAKARTA Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menduga ada semacam setting di balik kerusuhan yang terjadi setelah demonstrasi di depan
NASIONAL
