"Kebangetan Pelitnya!" Warga Sindir Orang Kaya yang Nyetok 4 Tabung Gas Melon, Dukung Skema Desil

JAKARTA - Sejumlah warga menyatakan setuju dengan rencana pemerintah mengatur pembelian elpiji 3 kilogram (kg) berdasarkan desil. Namun, mereka meminta pemerintah memastikan data penerima subsidi benar-benar akurat agar kebijakan tersebut tidak merugikan masyarakat menengah ke bawah.

Salah satu warga, Apriyani (30), menilai pengaturan berdasarkan desil dapat membuat subsidi elpiji 3 kg lebih tepat sasaran. Menurutnya, selama ini masih ada masyarakat mampu yang membeli hingga menyimpan banyak tabung elpiji bersubsidi.

"Kalau datanya udah sesuai, saya pribadi setuju karena keenakan yang orang kaya, kalau disubsidiin juga masalah tabung gasnya," kata Apriyani, Sabtu (29/8/2026).

Baca Juga:

• Demi Generasi Unggul 2045 Pemko Tanjungbalai Perkuat Barisan dan Sinergi Lintas Sektor Demi Tekan Stunting

Apriyani menilai pembatasan diperlukan agar subsidi energi benar-benar diterima kelompok masyarakat yang membutuhkan. Ia menyoroti adanya warga mampu yang disebut membeli dan menyimpan beberapa tabung elpiji 3 kg sekaligus.

"Bukan apa-apa nih yang mampu tuh kebanyakan mereka kayak nyetok bisa sampai empat tabung gas melon. Kan menurut saya itu kebangetan pelitnya," ujarnya.

Warga lainnya, Cici (45), juga mendukung rencana pembelian elpiji bersubsidi berdasarkan desil. Namun, ia meminta pemerintah memperbaiki data sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

"Kalau saya sih setuju aja beli gas elpiji pakai desil, cuma datanya diperbaiki dulu biar masyarakat kelas menengah ke bawah enggak jadi korban atas kebijakan ini," kata Cici.

Menurut Cici, data desil yang akurat menjadi kunci agar subsidi elpiji dapat diberikan kepada kelompok yang tepat. Ia meminta pemerintah tidak terburu-buru memberlakukan pembatasan jika proses pemutakhiran data belum selesai.

Sementara itu, warga lainnya, Rany (28), meminta pemerintah lebih transparan dalam menentukan kelompok desil masyarakat. Ia menilai mekanisme pendataan perlu mempertimbangkan pendapatan dan kondisi ekonomi secara menyeluruh, bukan hanya melihat besarnya pengeluaran.

"Pemerintah harus lebih jujur lagi sih, kalau emang mau sensus ekonomi itu dari pendapatan dong, jangan dari pengeluaran," ujar Rany.

Menurut Rany, tingginya pengeluaran seseorang tidak selalu menggambarkan kondisi ekonominya. Pengeluaran besar bisa disebabkan utang atau tanggungan keluarga yang cukup banyak.

"Harusnya tanya pendapatannya berapa, cukup enggak buat hidupin satu keluarga, dengan harga sembako yang semakin tinggi," katanya.

Rencana pembelian elpiji 3 kg berdasarkan desil sebelumnya disampaikan pemerintah sebagai bagian dari upaya memperbaiki penyaluran subsidi energi. Pengelompokan penerima akan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pemerintah juga akan membahas penerapan skema tersebut bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan PT Pertamina. Penggunaan desil diharapkan membantu pemerintah menentukan masyarakat yang berhak menerima elpiji subsidi.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan pembatasan diperlukan karena konsumsi elpiji 3 kg terus meningkat. Penyaluran elpiji 3 kg sepanjang 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 8,677 juta metrik ton (MT), lebih tinggi dari kuota APBN 2026 yang berada di kisaran 8 juta MT.

"Memang kalau kita perhatikan bahwa di tahun 2025 kemarin juga sudah ada penyesuaian untuk prognosa dan untuk tahun 2026 ini memang prognosanya itu sebesar 8,6 juta ton elpiji," kata Laode dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (26/8/2026).

Pemerintah kini menghadapi dua tantangan sekaligus, yakni menjaga subsidi elpiji 3 kg tetap tepat sasaran dan memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap energi bersubsidi.

Masukan warga menunjukkan penerapan kebijakan berbasis desil sangat bergantung pada kualitas data. Pemutakhiran data menjadi penting agar kelompok masyarakat menengah ke bawah tidak justru terdampak akibat kesalahan klasifikasi.* (k/dh)

Demi Generasi Unggul 2045 Pemko Tanjungbalai Perkuat Barisan dan Sinergi Lintas Sektor Demi Tekan Stunting

Pemko Medan Raih Anugerah detikSumatera Awards 2026, Pelopor Digitalisasi dan Transparansi Pajak Daerah

MK Ubah Aturan Status Bencana Nasional, Begini Respons BNPB

Tak Lagi Berdebu dan Becek, Warga Gang Garista Medan Tuntungan Bersyukur Jalan Mereka Kini Dibeton

Desil DTSEN Tidak Sesuai Kondisi Ekonomi? Begini Cara Mengajukan Perubahan Lewat HP

Prabowo Tinjau Hunian Baru Warga Senen yang Direlokasi dari Bantaran Rel