Bongkar Mega Skandal Haji Rp622 Miliar, KPK Siap 'Gempur' Sidang Yaqut Pakai 303 Saksi
JAKARTA Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan sekitar 303 saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji 20232
HUKUM DAN KRIMINAL
JOMBANG - Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik yang menyebut Kabinet Merah Putih terlalu gemuk dan tidak efisien. Prabowo menjelaskan besarnya koalisi pemerintahan yang dipimpinnya menjadi salah satu alasan banyaknya unsur politik yang harus diakomodasi dalam pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).
Prabowo mengatakan pemerintahannya merupakan koalisi besar yang melibatkan tujuh dari delapan partai politik yang memiliki kursi di parlemen.Baca Juga:
"Pemerintah koalisi yang saya pimpin, termasuk besar. 7 partai dari 8 partai di parlemen. Dan kabinet yang saya susun pernah dikatakan kabinet gemuk, tidak efisien," ujar Prabowo.
Prabowo kemudian membandingkan jumlah anggota kabinet Indonesia dengan Timor Leste. Menurutnya, Timor Leste hanya memiliki sekitar 1 juta penduduk, tetapi memiliki 28 menteri dalam kabinetnya.
"Padahal ada negara Timor Leste yang jumlah penduduknya hanya 1 juta, lebih kecil dari banyak provinsi di Indonesia. Lebih kecil dari banyak kabupaten di Indonesia. Mungkin Kabupaten Bogor jauh lebih besar dari Timor Leste," kata Prabowo.
Dia kemudian menyinggung jumlah penduduk Banyuwangi yang menurutnya sekitar 1,1 juta jiwa. Angka tersebut disebut tidak jauh berbeda dengan jumlah penduduk Timor Leste.
"Banyuwangi berapa jumlah penduduk Banyuwangi? Mereka hanya 1,1 juta, kabinetnya 28. Kabinetnya Timor Leste 28," sambungnya.
Prabowo juga menjelaskan pentingnya menghimpun berbagai kekuatan politik dalam pemerintahannya. Menurut dia, sistem demokrasi membuat dirinya perlu membangun koalisi dengan sejumlah partai politik untuk menjalankan pemerintahan.
Dia menilai Indonesia merupakan negara dengan wilayah dan jumlah penduduk yang sangat besar sehingga membutuhkan kerja sama berbagai kekuatan politik.
"Negara kita besar. Kita sebesar Eropa. Di Eropa itu lebih dari 27 negara. Lebih. 27 negara itu yang masuk NATO atau Uni Eropa, nanti ada lagi yang tidak masuk. Mungkin totalnya 35 juga. Kita satu negara. Kita besar sekali. Dan karena demokrasi, saya harus berkoalisi," imbuh Prabowo.
Sebagai informasi, Kabinet Merah Putih yang dibentuk Prabowo beranggotakan 109 menteri, wakil menteri, dan kepala badan ketika dilantik pada Oktober 2024.
Pernyataan Prabowo tersebut disampaikan di tengah sorotan mengenai ukuran kabinet pemerintahannya. Dia menegaskan kebutuhan untuk membangun koalisi menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan pemerintahan.* (k/dh)
JAKARTA Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan sekitar 303 saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji 20232
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan sekitar 303 saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji 20232
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI resmi menetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 20262031. Destry akan menggantikan Perry Wa
EKONOMI
JAKARTA Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin angkat bicara soal kebijakan sekolah yang tetap berjalan di tengah kondisi kabut as
KESEHATAN
TANJAB TIMUR Kondisi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, kembali menjadi sorotan. Bagia
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Seorang pemuda berinisial NF alias Enong (19) diamankan polisi setelah diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap per
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi di Sumatera Utara mengalami kenaikan mulai 1 September 2026. Penyesuaian harga dilakukan
EKONOMI
JAKARTA Emisi karbon akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sepanjang tahun ini mencapai 17,1 juta ton metrik. Angka ter
NASIONAL
JAKARTA DPR RI menyelesaikan 16 rancangan undangundang (RUU) untuk disahkan menjadi undangundang sepanjang tahun sidang 20252026. Capai
POLITIK
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR akan menjadikan kritik dan masukan masyarakat sebagai bahan untuk memperbaiki diri. Menu
NASIONAL