BRT Mebidang Telan Rp500 Miliar Setahun, Pemko Medan Bidik Pembiayaan dari APBN

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas akan menindaklanjuti rekomendasi Komisi 4 DPRD Kota Medan terkait tingginya biaya operasional Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang.

Biaya operasional 280 unit bus tersebut diperkirakan mencapai Rp500 miliar per tahun.

Rico Waas mengatakan Pemerintah Kota Medan sepakat dengan rekomendasi Komisi 4 DPRD Medan agar biaya operasional BRT Mebidang dapat ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca Juga:

• Opsen PKB Bikin Penerimaan Tak Merata, Bobby Nasution Siapkan Opsi Turunkan Pajak Kendaraan

"Untuk itu, kita akan konsultasikan ke Kementerian Perhubungan tentang skema pembiayaan operasional BRT tersebut," ucap Rico Waas, Selasa (1/9/2026).

Menurut Rico, BRT Mebidang merupakan moda transportasi modern yang dibutuhkan Kota Medan.

Namun, pemerintah kota tidak ingin biaya operasionalnya membebani APBD terlalu besar.

Rico mengatakan APBD Kota Medan masih dibutuhkan untuk membiayai berbagai pembangunan lain, termasuk infrastruktur dan jalan.

"Kita pahami itu, sebab kita masih membutuhkan APBD Kota Medan untuk pembangunan-pembangunan lainnya, mulai dari pembangunan infrastruktur, jalan, dan lain sebagainya," ujarnya.

Karena itu, Pemko Medan akan mempelajari kembali skema pembiayaan BRT Mebidang.

Pemerintah kota ingin memastikan penggunaan anggaran tetap efektif dan efisien.

"Dari sisi anggaran, APBD kita tentu butuh alokasi yang cukup. Untuk itu kita akan konsultasikan bagaimana agar APBD kita tetap efisien. Artinya, secara rinci anggaran pembiayaan tersebut harus benar-benar kita pelajari dan kita teliti dengan baik," katanya.

Rico menegaskan Pemko Medan tetap mendukung pelaksanaan BRT Mebidang.

Namun, dukungan tersebut harus diikuti dengan skema pembiayaan yang tidak membuat APBD Kota Medan terbebani.

"Intinya, harapan kami ini bisa berjalan dengan baik, tapi APBD tetap sehat dan tidak terbebani," pungkasnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Irsan Idris Nasution mengatakan pihaknya siap menjalankan instruksi Wali Kota Medan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan mengenai pembiayaan operasional BRT Mebidang.

"Iya, kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Kita berharap memang anggarannya bisa ditampung oleh APBN, ini akan kita komunikasikan," jawab Irsan Idris, Selasa (1/9/2026).

Sebelumnya, Komisi 4 DPRD Kota Medan menilai proyek BRT Mebidang berpotensi menjadi beban besar bagi APBD Kota Medan.

Komisi tersebut meminta pemerintah melakukan kajian ulang sebelum menyetujui skema pembiayaan proyek.

Ketua Komisi 4 DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak mengatakan pengoperasian 60 bus listrik yang berjalan saat ini saja telah membutuhkan anggaran sekitar Rp81 miliar per tahun.

"Untuk saat ini saja dengan pengoperasian 60 Bus listrik, Pemko Medan harus devisit anggaran sekitar Rp 81 Miliar. Konon nanti untuk proyek BRT harus memenuhi jumlah unit bus 250 unit, maka Pemko Medan harus devisit anggaran Rp 500 miliar. Bagaiman kajiannya ini," ucap Ketua Komisi 4 DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak saat memimpin rapat evaluasi triwulan ke II dengan Dinas Perhubungan Kota Medan di Ruang Komisi 4 gedung dewan, Senin (31/8/2026).

Dalam rapat tersebut, Komisi 4 DPRD Medan merekomendasikan agar skema kerja sama dan pembiayaan BRT dikaji kembali.

DPRD juga meminta agar lembaga legislatif dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran.

"Kita harus memperhatikan kemampuan APBD Pemko Medan. Jangan gara-gara penambahan bus proyek BRT, anggaran menjadi bobol karena beban ditanggung APBD Pemko Medan. Untuk itu, perlu dikaji ulang bagaimana kerjasamanya. Harus dicari solusi atau minta beban itu ditanggung kementerian," ujar Paul diamini para anggota dewan lainnya.

Irsan Idris sebelumnya menjelaskan Pemko Medan akan menambah jumlah armada untuk mendukung proyek BRT Mebidang.

Penambahan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 250 unit bus.

Saat ini, Pemko Medan mengoperasikan 60 unit bus dan menanggung beban anggaran sekitar Rp81 miliar per tahun.

Namun, biaya untuk penambahan armada dan kelanjutan operasional BRT Mebidang belum diputuskan.

Pemko Medan masih berupaya berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar beban pembiayaan tidak sepenuhnya ditanggung pemerintah kota.

"Pemko Medan sedang berusaha koordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar beban itu tidak ditanggung Pemko Medan," terang Idris.

Menurut Irsan, proyek BRT Mebidang direncanakan selesai pada Juli 2027.

Proyek tersebut ditujukan untuk membantu mengurangi kemacetan di Kota Medan dalam jangka panjang.

"Secara perlahan pengguna mobil pribadi diharapkan dapat meninggalkan mobil pribadinya dan beralih ke Bus BRT," pungkasnya.* (sp/ad)

Opsen PKB Bikin Penerimaan Tak Merata, Bobby Nasution Siapkan Opsi Turunkan Pajak Kendaraan

Menkop Minta Tambahan Rp4,53 Triliun, Terbesar untuk Awasi Koperasi Desa

Bupati Labusel Ngopi Bersama Pimpinan Perusahaan, Bahas Kontribusi untuk Pembangunan Daerah

Bupati Labusel Hadiri HUT IPK ke-57, Dorong Pemuda Aktif Berkontribusi

Bupati Baharuddin Apresiasi Sportivitas di Bupati Cup II, N Three Kisaran Raih Gelar Juara

Teras Depan dan Belakang Sama-sama Ambruk, Pegawai Kesbangpol Tanjab Timur Kerja di Tengah Kekhawatiran