Desk Ketenagakerjaan Polri dan Mediasi, Jalan Tengah Selesaikan Sengketa PHK

JAKARTA – Perselisihan antara pekerja dan perusahaan menjadi salah satu persoalan dalam hubungan industrial.

Sengketa dapat berkaitan dengan upah, pemutusan hubungan kerja (PHK), pesangon, hingga pemenuhan hak pekerja.

Persoalan tersebut dapat berlangsung panjang apabila tidak tersedia mekanisme penyelesaian yang efektif.

Baca Juga:

• 500 Santri Keracunan Massal di Sidoarjo, Zulhas Tancap Gas Minta Kepala SPPG Diproses Hukum Tanpa Toleransi

Salah satu upaya yang kini mendapat perhatian adalah Desk Ketenagakerjaan Polri yang diluncurkan pada 20 Januari 2025.

Desk tersebut dirancang sebagai wadah penyelesaian persoalan ketenagakerjaan.

Tahapannya meliputi laporan, gelar perkara, mediasi, hingga penegakan hukum sebagai ultimum remedium atau upaya hukum terakhir.

Pemerhati Ketenagakerjaan Dani Satria mengatakan pendekatan melalui mediasi mulai menunjukkan hasil dalam sejumlah kasus.

Salah satunya sengketa antara PT Kerta Gaya Pusaka dan 131 pekerja yang mengalami PHK sejak 2021.

Selama beberapa tahun, para pekerja belum memperoleh kompensasi PHK dan kekurangan upah.

Melalui fasilitasi dan mediasi Desk Ketenagakerjaan Polri pada Juni 2026, perusahaan menyatakan kesediaannya membayarkan kompensasi PHK dan kekurangan upah dengan nilai total sekitar Rp10 miliar kepada 131 pekerja.

"Kasus ini menunjukkan bahwa mediasi bukan sekadar forum mempertemukan dua pihak, tetapi dapat menghasilkan kepastian konkret atas hak pekerja sekaligus memberikan jalan keluar bagi perusahaan dari sengketa yang telah berlangsung lama," kata Pemerhati Ketenagakerjaan Dani Satria, di Kendal, Jawa Tengah, Jumat (4 September 2026).

Dani mengatakan kasus lain terjadi pada PT Amos Indah Indonesia.

Sebanyak 134 pekerja mengalami PHK pada Maret 2026 dan kemudian mempersoalkan pemenuhan hak mereka.

Persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui kolaborasi Kementerian Ketenagakerjaan dan Desk Ketenagakerjaan Polri bersama perusahaan serta pekerja.

Hasilnya, disepakati pembayaran kompensasi PHK dengan total mencapai Rp12,7 miliar.

Seluruh kompensasi tersebut dilaporkan telah dibayarkan kepada 134 pekerja sesuai kesepakatan.

Menurut Dani, penyelesaian tersebut tidak berarti PHK dibatalkan. PHK tetap terjadi, tetapi hak pekerja diselesaikan.

"Dari dua kasus tersebut, dapat dikatakan bahwa menjaga stabilitas hubungan industrial bukan berarti menghilangkan seluruh konflik antara pekerja dan perusahaan. Stabilitas justru tercipta ketika konflik memiliki jalan penyelesaian yang jelas, cepat, dialogis dan berkeadilan. Ketika sengketa yang berlangsung bertahun-tahun dapat diarahkan menuju kesepakatan, potensi konflik yang lebih besar dapat ditekan. Namun, masyarakat juga perlu memahami bahwa Desk Ketenagakerjaan Polri tidak seharusnya dipandang sebagai satu-satunya mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial," imbuh Dani.

Dani menilai keberadaan Desk Ketenagakerjaan Polri akan lebih efektif jika berjalan bersama kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, pengusaha, serikat pekerja, serta mekanisme hukum ketenagakerjaan yang telah tersedia.

Menurut dia, kekuatan utama desk tersebut terletak pada kolaborasi, bukan pendekatan sektoral.

"Desk Ketenagakerjaan Polri layak dilihat bukan sekadar sebagai meja pengaduan ketika terjadi sengketa, tetapi sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem hubungan industrial yang lebih kondusif," pungkas Dani.* (ad)

500 Santri Keracunan Massal di Sidoarjo, Zulhas Tancap Gas Minta Kepala SPPG Diproses Hukum Tanpa Toleransi

Eks Pejabat Kemenag Ungkap Yaqut Larang Catatan Rapat Pansus Haji Dibawa Keluar: Saya Bakar Catatan Itu

Lempari Polisi dengan Batu Saat Penangkapan Terduga Pengedar Sabu, Dua Warga Medan Terancam Pasal Berlapis

Izin 5 Perusahaan di Kalbar Dibekukan Imbas Karhutla, Menhut: Bisa Berujung Pidana

Inalum Perkuat Hilirisasi Aluminium dan Komitmen ESG, Andalkan Energi Bersih 603 MW

Dituding “Jual” Winda Lorenza ke Wakapolda, Brigadir Imam Harefa Lapor ke Polda Sumut