DPR Mulai Ragu BPOM Mampu Hentikan Keracunan MBG! Charles Honoris: Desain Program Sudah Tak Ideal
JAKARTA Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mempertanyakan langkah konkret Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menekan k
NASIONAL
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyelidikan dugaan korupsi pengadaan lahan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh masih terus berjalan. Penyidik KPK masih meminta keterangan dari sejumlah pihak yang dinilai mengetahui informasi terkait perkara tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan proses pendalaman masih dilakukan untuk menemukan ada atau tidaknya dugaan peristiwa pidana dalam pengadaan lahan proyek kereta cepat tersebut.
"Penyidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya," ujar Budi, Rabu (9/9/2026).Baca Juga:
Budi menegaskan KPK belum dapat mengungkap konstruksi perkara secara rinci karena penanganannya masih berada pada tahap penyelidikan.
"Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya," katanya.
Menurut Budi, proses penyelidikan sejauh ini berjalan positif. Pihak-pihak yang telah dimintai keterangan disebut kooperatif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidikan KPK.
"Progres penyelidikannya juga berjalan secara positif, artinya pihak-pihak yang dimintai keterangan juga memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh tim penyelidikan KPK," ujarnya.
Budi mengatakan belum ada kendala berarti dalam proses penanganan perkara tersebut. Namun, KPK tetap mempertimbangkan strategi dan manajemen penanganan perkara, termasuk penyelidikan yang dilakukan secara terbuka maupun tertutup.
"Ini soal manajemen penanganan perkara saja, karena memang ini kan penyelidikan terbuka ya. Di sisi lain juga banyak kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan. Sehingga ini juga bagaimana strategi dan manajemen penanganan perkara di KPK," jelas Budi.
Terkait jumlah dan identitas pihak yang telah dimintai keterangan, Budi belum memberikan rincian. Dia menyebut permintaan keterangan telah dilakukan terhadap cukup banyak pihak.
"Untuk totalnya nanti kami cek. Karena memang sudah cukup banyak juga yang dilakukan permintaan keterangan ya dan pihak-pihak tersebut tentunya juga kooperatif memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam tahap penyelidikan perkara ini," katanya.
Budi kembali menegaskan KPK masih melakukan serangkaian proses penyelidikan sebelum membuka informasi lebih jauh mengenai perkara dugaan korupsi tersebut.
JAKARTA Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mempertanyakan langkah konkret Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menekan k
NASIONAL
MEDAN Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI belum dapat memastikan gangguan ingatan yang dialami siswi asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara,
KESEHATAN
LABUAN BAJO Kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang warga di Kampung Rangko, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada perdagangan Rabu (9/9/2026). Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI),
EKONOMI
BORONG Video seorang warga menginjak bantuan untuk korban gempa magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), viral di media sosial.
PERISTIWA
PATI Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gembong 1, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dihentikan sementara setelah sedikitnya 23
KESEHATAN
DELI SERDANG Jalan M. Saleh di Desa Tiga Juhar, Kecamatan Sinembah Tanjung Muda (STM) Hulu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terput
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menjanjikan bonus Rp3 miliar bagi atlet Indonesia yang berhasil meraih medali emas pada Asian Games 2026
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah menguat cukup signifikan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Rabu (9/9/2026). Berdasarkan data
EKONOMI
MEDAN Permohonan banding jaksa penuntut umum (JPU) atas vonis bebas empat terdakwa kasus korupsi penjualan aset PT Perkebunan Nusantara I
HUKUM DAN KRIMINAL