JAKARTA - DPR mendorong pemerintah menyusun strategi pemberantasan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Desakan itu disampaikan setelah tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya tewas ditembak saat menjalankan tugas.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB Oleh Soleh meminta pemerintah tidak hanya menangani aksi kekerasan di Papua secara kasus per kasus. Menurutnya, dibutuhkan peta jalan atau roadmap yang jelas agar penanganan KKB dilakukan secara menyeluruh.
"Jangan hanya kasus per kasus. Aparat harus menyusun strategi secara menyeluruh untuk memberantas KKB. Harus ada roadmap pemberantasan KKB di Papua, sehingga langkah negara tidak hanya muncul ketika ada kasus," kata Oleh Soleh kepada wartawan, Jumat (11/9/2026).Baca Juga:
Oleh menyampaikan belasungkawa kepada keluarga tiga korban. Dia meminta aparat segera mengusut kasus penembakan tersebut dan menangkap para pelaku.
Menurutnya, tiga pegawai pemerintah tersebut menjadi korban ketika sedang menjalankan tugas pelayanan publik. Karena itu, keamanan aparatur sipil dan masyarakat yang beraktivitas di wilayah rawan perlu menjadi perhatian pemerintah.
"Saya sangat sedih dan prihatin atas kejadian ini. Tiga pegawai pemerintah yang sedang menjalankan tugas justru menjadi korban kekerasan. Aparat TNI dan Polri harus bergerak cepat mengusut kasus ini dan menindak tegas para pelakunya," ujarnya.
Oleh juga meminta aparat tidak hanya mengejar pelaku di lapangan, tetapi mengungkap jaringan dan motif di balik aksi kekerasan tersebut dengan tetap mengedepankan hukum serta perlindungan terhadap masyarakat sipil.
"Ini harus menjadi momentum untuk membersihkan KKB dari Papua, Indonesia. Sudah berulang kali mereka melakukan kekerasan dan pembunuhan. Negara tidak boleh terus berada dalam posisi reaktif setiap kali terjadi korban," katanya.
Desakan agar pelaku segera ditangkap juga disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono. Dia mendorong penguatan pengamanan di wilayah rawan serta jalur yang menjadi lokasi aktivitas masyarakat dan aparatur pemerintah.
Dave menilai koordinasi TNI dan Polri perlu diperkuat agar potensi ancaman dapat diantisipasi dan direspons dengan cepat.
"TNI perlu memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya, termasuk mengerahkan kemampuan dan sumber daya yang diperlukan apabila situasi membutuhkannya," kata Dave.
Namun, Dave mengingatkan setiap tindakan aparat di lapangan harus dilakukan secara terukur dan terkoordinasi dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat sipil.
KABUPATEN KARO Satuan Reserse Narkoba Polres Karo menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba di Jalan Mariam Gin
HUKUM DAN KRIMINAL
PANDEGLANG Tim SAR gabungan masih belum menemukan keberadaan lima jurnalis dan tiga kru kapal yang hilang di perairan Selat Sunda saat mel
NASIONAL
JAKARTA Polisi memastikan tiga tersangka pengeroyokan pedagang cermin Bambang Setiawan hingga tewas saat kerusuhan demo DPR pada 27 Agustu
HUKUM DAN KRIMINAL
KUPANG Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) resmi menutup Operasi SAR Gempa Flores berkekuatan magnitudo 7,7 pada Sabtu (12
NASIONAL
JAKARTA Sejumlah pakar hukum meminta DPR RI dan pemerintah tidak terburuburu mengesahkan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset. M
NASIONAL
JAKARTA Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua mengkritik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) y
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menemukan sejumlah persoalan pada UPT SD Negeri 064999 di Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan.
PENDIDIKAN
DELISERDANG Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memberangkatkan pasien yang merupakan terduga korban program Makan Bergizi Grat
PEMERINTAHAN
KARO Pohon tumbang menutup Jalan Lintas MedanBerastagi di Desa Tongkoh, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut). Poli
PERISTIWA
PATI Pemerintah Kabupaten Pati masih memberlakukan status Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait kasus dugaan keracunan program Makan Bergizi G
PERISTIWA
