Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung
BANDA ACEH — Ketua Majelis Pengurus Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (MPW ICMI) Aceh, Dr Taqwaddin, mengajak para cendekiawan Muslim Aceh tidak hanya mengandalkan kecerdasan intelektual.
Menurut Taqwaddin, kecerdasan harus diikuti kesantunan, keteladanan dan kerja nyata untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Taqwaddin saat membuka Musyawarah Wilayah (Musywil) VIII ICMI Aceh di Hotel Azana Oasis Banda Aceh, Sabtu (12/9/2026).
Baca Juga:

"Cendekiawan adalah orang-orang cerdas yang santun," kata Taqwaddin.
Ia mengatakan kecendekiawanan tidak cukup diukur dari gelar akademik ataupun kemampuan seseorang dalam berbicara.
Seorang cendekiawan, kata dia, harus mampu mengubah ilmu dan gagasan menjadi kontribusi yang dapat dirasakan masyarakat.
Karena itu, Taqwaddin berharap para cendekiawan Muslim Aceh ikut mengambil peran dalam mewujudkan Aceh yang mulia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Taqwaddin juga mengangkat sejarah panjang Aceh dalam hubungan internasional.
Ia mengingatkan bahwa Kesultanan Aceh pernah menjadi salah satu kekuatan politik penting di kawasan Asia Tenggara.
Pada abad ke-17, Aceh berkembang sebagai pusat perdagangan sekaligus pusat intelektual Islam di kawasan tersebut.
Taqwaddin kemudian menyampaikan pandangannya mengenai hubungan sejarah antara Aceh dan Belanda.
"Kerajaan Aceh lebih tua dari Kerajaan Belanda. Aceh adalah kerajaan pertama yang mengakui kemerdekaan Belanda pada 1603," ujar Taqwaddin.
Ia juga menceritakan pernah ada seorang profesor berkebangsaan Belanda yang menyampaikan permintaan maaf melalui Ketua ICMI Aceh terkait sejarah penjajahan Belanda terhadap Aceh.
"Ada seorang profesor berkebangsaan Belanda meminta maaf melalui Ketua ICMI Aceh. Beliau mengatakan, seharusnya Belanda tidak berperang dengan Aceh," ungkapnya.
Menurut Taqwaddin, sejarah tersebut harus menjadi pelajaran bagi generasi sekarang.
Kejayaan dan kedaulatan Aceh pada masa lalu, kata dia, seharusnya menjadi energi untuk membangun Aceh saat ini dan bukan sekadar menjadi nostalgia.
Hubungan Aceh dan Belanda sendiri kemudian berkembang menjadi konflik panjang.
Perang Aceh melawan Belanda berlangsung sejak 1873 dan menjadi salah satu konflik kolonial terpanjang yang dihadapi Belanda di Nusantara.
Dari pembahasan sejarah tersebut, Taqwaddin kemudian mengajak peserta Musywil melihat persoalan Aceh saat ini, terutama mengenai ketahanan pangan.
Ia mengingatkan bahwa pada masa lalu, keberadaan lumbung padi di rumah menjadi salah satu simbol kemuliaan dan kesejahteraan keluarga Aceh.
"Dulu salah satu simbol kemuliaan dan kesejahteraan adalah lumbung padi di rumah," katanya.
Menurut Taqwaddin, lumbung padi menggambarkan keluarga yang memiliki persediaan pangan sendiri sehingga tidak mudah bergantung kepada pihak lain.
Karena itu, ketahanan pangan dinilai menjadi salah satu agenda penting yang perlu diperjuangkan ICMI Aceh.
Ia mengatakan ketahanan pangan bukan hanya persoalan pertanian.
Di dalamnya terdapat aspek kemandirian, ekonomi masyarakat, kesejahteraan dan martabat suatu daerah.
Para cendekiawan, kata dia, harus mampu membaca persoalan tersebut sekaligus menawarkan solusi yang dapat diterapkan di tengah masyarakat.
"Cendekiawan Muslim Aceh diharap bekerja untuk membantu terwujudnya Aceh mulia dan membangun kesejahteraan masyarakat Aceh," katanya.
Taqwaddin juga menjelaskan perbedaan kepemimpinan dalam ICMI dengan kepemimpinan kepala daerah.
Menurut dia, kepala daerah memiliki otoritas pemerintahan, sedangkan ICMI merupakan organisasi kemasyarakatan dengan peran, fungsi dan kewenangan kelembagaan yang berbeda.
"Kepemimpinan di ICMI berbeda dengan kepala daerah, baik otoritas, peran maupun fungsi kelembagaannya," ujarnya.
Ia mengatakan kepemimpinan dalam organisasi cendekiawan lebih banyak bertumpu pada gagasan, keteladanan, kemampuan membangun komunikasi dan kerja bersama.
Dalam kesempatan itu, Taqwaddin juga mengungkapkan perjalanan kepemimpinan ICMI Aceh pada periode sebelumnya.
Ia menyebut dinamika organisasi saat itu sempat membuat roda organisasi ICMI Aceh seperti kehilangan napas.
"ICMI Aceh dalam periode lalu pernah sempat seperti kehilangan napas karena kondisi yang berkembang saat itu," ujarnya.
Atas kesepakatan Dewan Penasihat, Dewan Pakar dan Pengurus Harian, kemudian disepakati penunjukan dirinya sebagai Ketua MPW ICMI Aceh melalui mekanisme pergantian antarwaktu atau PAW.
Penunjukan tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan roda organisasi.
Kini dalam Musywil VIII ICMI Aceh, Taqwaddin menyatakan kembali mencalonkan diri sebagai Ketua MPW ICMI Aceh.
"Untuk kelangsungan roda kepemimpinan organisasi, saya mencalonkan diri untuk dipilih dalam Muswil ini," katanya.
Menurut Taqwaddin, proses pemilihan dalam Musywil merupakan bagian dari mekanisme organisasi.
Karena itu, ia berharap seluruh proses berlangsung dalam suasana persaudaraan, santun dan mengutamakan kepentingan ICMI serta kemajuan Aceh.
Musywil VIII ICMI Aceh diharapkan menjadi momentum konsolidasi para cendekiawan Muslim untuk merumuskan agenda organisasi ke depan.
Sejumlah agenda yang menjadi perhatian antara lain memperkuat kemandirian ekonomi umat, ketahanan pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta membangun kesejahteraan masyarakat.
Dengan agenda tersebut, ICMI diharapkan tidak hanya menjadi rumah bagi kaum intelektual Muslim, tetapi juga menjadi kekuatan gagasan yang ikut menghadirkan perubahan nyata bagi Aceh.* (ad)
Tags
beritaTerkait
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.