KPK Tahan Fahd A Rafiq Usai Terjaring OTT BPN Bogor, Jadi Tersangka untuk Ketiga Kalinya
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq setelah politikus Partai Golkar itu terjaring operasi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Video yang memperlihatkan sejumlah siswa menyeberangi sungai saat hendak berangkat maupun pulang sekolah viral di media sosial.
Kondisi tersebut mendapat sorotan dari anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut), khususnya terkait akses pendidikan dan infrastruktur di Kepulauan Nias.
Video yang beredar disebut memperlihatkan siswa dari wilayah Kepulauan Nias, termasuk Nias Selatan dan Nias Utara.Baca Juga:
Dalam salah satu video yang beredar di media sosial, seorang siswa laki-laki mengenakan seragam SMA terlihat menyeberangi sungai bersama dua adik perempuannya.
Salah satu adiknya mengenakan seragam SMP, sementara yang lainnya mengenakan pakaian biasa.
Arus sungai dalam video tersebut terlihat cukup deras. Siswa laki-laki itu bahkan menggendong adiknya yang paling kecil di pundak saat menyeberangi sungai.
"Perjuangan kami anak sekolah di pedalaman kalau hujan deras pastinya banjir, jalan yang sering kami lewati longsor. Halo kakak abangku semua Yahobu, hari ini pulang sekolah sudah dalam keadaan banjir, kami sudah menunggu dua jam, dan airnya mulai surut kami pun ambil risiko untuk melewati banjir,"ucap seorang siswa dalam video tersebut.
Video tersebut kemudian mendapat perhatian publik.
Kondisi siswa yang harus melewati sungai untuk mengakses sekolah juga memunculkan pertanyaan mengenai kondisi infrastruktur dan perhatian pemerintah terhadap akses pendidikan di Kepulauan Nias.
Anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Kepulauan Nias, Megawati Zebua, mengaku prihatin melihat kondisi yang harus dilalui para siswa untuk mendapatkan pendidikan.
"Kita merasa terenyuh sekali dengan keadaan-keadaan anak-anak di Kepulauan Nias untuk menempuh pendidikan," jelasnya, Selasa (15/9/2026).
Megawati mengatakan persoalan siswa yang harus menyeberangi sungai saat menuju sekolah masih terjadi di sejumlah wilayah Kepulauan Nias.
"Memang itu kalau sudah yang namanya banjir, terkadang anak-anak sekolah ini tidak bisa ke sekolah. Dan kalaupun mereka melintasinya saat banjir, tentunya mereka terkadang basah-basah. kalau dari data, masih banyak sekali kasus (siswa sebrangi sungai) di Kepulauan Nias," jelasnya.
Menurut Megawati, pembangunan jembatan untuk akses siswa menuju sekolah perlu menjadi perhatian pemerintah.
Ia mengatakan pihaknya terus menyuarakan pembangunan infrastruktur tersebut agar akses pendidikan anak-anak di Kepulauan Nias lebih aman.
"Kita pun sedang berusaha ini, dan ini pun upaya Pak Gubernur bagaimana di Kepulauan Nias itu bisa secepatnya infrastruktur itu bisa terbenahi," katanya.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah daerah dapat membangun jembatan gantung sebagai solusi sementara sembari menunggu pembangunan jembatan permanen dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
"Tapi kita tahu pemerintah setempat juga bergantung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya masing-masing. Karena bukan hanya itu juga yang mereka pikirkan, gaji pegawai P3K dan lain-lain. Jadi harapan kita, harapan mereka juga dari kabupaten/kota ini kan ada bantuan baik dari provinsi atau dari pusat," ucapnya.
Sementara itu, Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu membantah video viral yang beredar dari akun Instagram @isi.Sumut tersebut berasal dari wilayah Nias Utara.
"Ya, izin, Ibu ya. Saya tahu itu yang viral itu, yang di posting itu bukan di Nias Utara," jelasnya, Selasa (15/8/2026).
Meski membantah lokasi video tersebut berada di Nias Utara, Amizaro mengakui persoalan siswa yang harus menyeberangi sungai untuk bersekolah masih ditemukan di wilayahnya.
"Ya tapi yang jelas masih ada kita di Nias Utara (siswa sebrangi sungai saat hendak ke sekolah). Dan kita sedang upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut," jelasnya.
Amizaro mengatakan pemerintah Kabupaten Nias Utara menargetkan pembangunan sejumlah jembatan untuk mendukung akses siswa menuju sekolah dapat direalisasikan pada 2027.
"Lalu memang kita sedang berupaya ya, berupaya termasuk kita berkoordinasi dengan TNI, menulis-nulis surat, ini kepada pemerintah pusat dan provinsi," ucapnya.
Menurut dia, pembangunan jembatan belum dapat dilakukan pada 2025-2026 karena keterbatasan fiskal daerah.
"Cuman kita belum ada mengerjakan (pembangunan jembatan) karena keterbatasan fiskal 2025–2026. Jadi pembangunan ini menjadi atensi di tahun 2027 dan juga kita terus membangun koordinasi dengan kementerian, termasuk TNI,"ucapnya.
Pemerintah Kabupaten Nias Utara, kata Amizaro, telah merencanakan pembangunan tiga jembatan permanen untuk memudahkan akses masyarakat, termasuk para siswa menuju sekolah.
"Kita rencanakan dulu tiga yang permanen yang besar, tapi ini masih rencana ya kita kaji di anggaran nanti ini," ucapnya.
Untuk jembatan gantung, Amizaro mengatakan sebagian sudah dibangun di sejumlah lokasi.
Beberapa di antaranya nantinya akan ditingkatkan menjadi jembatan permanen.
"Ada yang posisi jembatan gantung sekarang kita akan jadi permanen. Ya, ada juga yang langsung kita buat permanen. Saat ini sudah ada puluhan jembatan gantung yang telah kita bangun," jelasnya.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution diketahui telah berkantor selama sekitar satu bulan di Kepulauan Nias.
Selama berkantor di Kepulauan Nias, Bobby Nasution memfokuskan perhatian pada sejumlah persoalan, di antaranya perbaikan jalan, penguatan ekonomi, pengembangan pariwisata, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Persoalan akses siswa menuju sekolah menjadi salah satu bagian dari kebutuhan infrastruktur yang masih perlu mendapat perhatian pemerintah di Kepulauan Nias.* (tm/ad)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq setelah politikus Partai Golkar itu terjaring operasi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita 38 obyek aset berupa tanah dan bangunan dalam perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana penc
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan tindak pidana asal yang mendasari perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) deng
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan wacana penerapan pemilihan secara e
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti masih adanya penguasaan tanah secara dominan oleh pihak tertentu. Menur
NASIONAL
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Saipul Abdi, mengungkapkan adanya dugaan permintaan dari seorang penyidik kejaksaan saat d
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh turun langsung ke Kabupaten Aceh Singkil untuk mengasistensi pe
NASIONAL
KARO Dugaan keracunan setelah menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Se
PERISTIWA
HUMBAHAS Polda Sumatera Utara masih mendalami keterlibatan delapan orang yang diamankan terkait penyerangan di Desa Matiti, Kecamatan Do
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Tersangka penganiayaan berinisial RI alias KD (27) yang ditangkap Satreskrim Polres Langkat disebut merupakan adik dari seorang
HUKUM DAN KRIMINAL