Mendagri Tito: Lahan yang Tak Dimanfaatkan Dapat Diambil Negara dan Didistribusikan kepada Masyarakat

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti masih adanya penguasaan tanah secara dominan oleh pihak tertentu.

Menurut Tito, lahan yang tidak dimanfaatkan dapat diambil kembali oleh negara untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Senayan, Jakarta, Selasa, 15 September 2026.

Baca Juga:

• Karhutla di HGU PT Nafasindo Diselidiki, Polda Aceh Turun Langsung ke TKP

Dalam rapat tersebut, Tito menjelaskan pentingnya reformasi agraria untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah.

"Kalau kita melihat bahwa reformasi agraria ini memang disampaikan filosofinya adalah untuk keadilan dan juga untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33, sehingga tidak ada penguasaan tanah secara dominan oleh satu pihak. Tapi terutama untuk kepentingan rakyat," kata Tito.

Tito mengatakan dalam praktiknya masih ditemukan penguasaan tanah secara dominan oleh pihak tertentu.

Kondisi tersebut, menurut dia, berpotensi memicu konflik dan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

Karena itu, pemerintah berencana melakukan revisi terhadap Undang-Undang Agraria.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pengelolaan Hak Guna Usaha (HGU) yang belum dimanfaatkan secara penuh serta HGU dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang dalam kondisi tidak digunakan atau idle.

"Oleh karena itu dilakukan revisi, akan lakukan revisi Undang-Undang Agraria. Dan kemudian salah satunya juga adalah bagaimana untuk penyelesaian masalah HGU yang belum dikelola penuh, HGU yang idle, HGB yang idle, dan lain-lain," jelasnya.

Menurut Tito, lahan yang tidak digunakan tersebut dapat menjadi perhatian dalam kebijakan reforma agraria

Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyampaikan gagasan agar lahan yang tidak dimanfaatkan dapat diambil kembali oleh negara dan didistribusikan kepada masyarakat.

"Kalau saya tidak salah, Bapak Presiden juga sudah menyampaikan dalam berbagai kesempatan, yang idle tidak digunakan dan dipakai, diambil kembali oleh negara dan kemudian didistribusikan kepada rakyat," katanya.

Tito mengatakan gagasan tersebut menjadi salah satu dasar pemikiran pemerintah dalam menyusun revisi Undang-Undang Agraria.

Menurut dia, revisi aturan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap persoalan lahan yang dikuasai pihak tertentu dalam area yang luas, tetapi tidak dimanfaatkan secara optimal.

"Nah, dari keinginan Bapak Presiden ini kami mikir salah satu yang membuat kemudian lahirnya ide gagasan untuk melakukan revisi undang-undang tentang agraria ini. Kami kira niatnya baik," ujarnya.

"Jadi kalau memang ada nanti akan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh rekan-rekan gubernur tadi kepala daerah, ada HGU yang dikuasai oleh pihak tertentu yang luas mungkin, tapi digunakan hanya beberapa, yang lainnya idle, akhirnya tidak produktif," sambungnya.

Pemerintah melalui revisi aturan tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola pertanahan, mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memastikan lahan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.* (d/ad)

Karhutla di HGU PT Nafasindo Diselidiki, Polda Aceh Turun Langsung ke TKP

Nama Menteri Nusron Wahid Disebut dalam OTT KPK, Ada Temuan 20 Koper Berisi Uang

Tito Karnavian Ingatkan DPRD dan Pemkab Tapteng: Jangan Korbankan Warga Demi Kepentingan Politik

Banding Kasus Korupsi Aset PTPN I untuk Citraland Tak Memenuhi Syarat, Kejati Sumut Buka Suara

Cegah Sengketa, Pemko Medan Percepat Sertifikasi 200 Aset di BPN

Legislator PDIP: Banyak Koruptor Tidak Takut Dipenjara