Ada Kendala Pertanahan, Tol Binjai-Pangkalan Brandan Ditargetkan Beroperasi Penuh Sebelum Nataru 2026

MEDAN — Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman meminta Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Binjai-Langsa, khususnya seksi Binjai-Pangkalan Brandan, dapat beroperasi penuh sebelum libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Dudung menyampaikan target tersebut saat memimpin rapat koordinasi percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) JTTS di Medan, Sumatera Utara, Senin, 21 September 2026.

Menurut Dudung, pemerintah masih menghadapi sejumlah persoalan administrasi pertanahan yang perlu diselesaikan sebelum ruas tol tersebut dapat dioperasikan secara penuh.

Baca Juga:

• Dr Taqwaddin: Putusan Bebas Tak Bisa Lagi Dibanding dan Dikasasi

Salah satu persoalan berkaitan dengan peralihan hak atau transaksi jual-beli tanah pada bidang yang telah masuk dalam Surat Keputusan Penetapan Lokasi (Penlok) pembangunan jalan tol.

Selain persoalan administrasi pertanahan, masih terdapat bidang tanah yang memiliki bangunan berdiri di bahu jalan utama.

Kondisi tersebut membuat pengoperasian ruas tol belum sepenuhnya memenuhi kaidah teknis jalan tol.

Dudung meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), termasuk kantor wilayah dan kantor pertanahan, mempercepat penyelesaian persoalan tersebut.

"Saya harap koordinasi dan langkah-langkah penyelesaian dilakukan secara cepat dan terukur, sehingga tidak ada lagi kendala administrasi yang menghambat penyelesaian proyek ini. Saya menginstruksikan, sebelum libur Natal tahun 2026 dan Tahun Baru 2027, tol harus beroperasi dengan memenuhi seluruh kaidah teknis jalan tol," tegasnya.

Ruas Binjai-Pangkalan Brandan sebelumnya telah digunakan untuk mendukung kelancaran lalu lintas pada periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

Menurut Dudung, penggunaan ruas tersebut membantu mengurangi kepadatan kendaraan dari Medan menuju Aceh.

Dudung juga menyoroti fungsi JTTS ketika banjir besar melanda Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat pada akhir tahun lalu.

Saat bencana tersebut terjadi, infrastruktur tol dan rest area digunakan sebagai lokasi perlindungan warga sekaligus jalur distribusi bantuan ketika sejumlah ruas jalan arteri nasional tidak dapat dilalui.

"Yang menyentuh bagi saya, saat bencana banjir besar melanda wilayah Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatera Barat akhir tahun lalu, infrastruktur tol dan rest area beralih fungsi menjadi jalur penyelamat bagi masyarakat sekitar," ujarnya.

Menurut Dudung, posisi badan jalan tol yang lebih tinggi dibandingkan wilayah di sekitarnya memungkinkan infrastruktur tersebut digunakan warga sebagai tempat mengungsi.

Jalur tol juga menjadi akses yang dapat dilalui kendaraan pengangkut logistik serta tangki BBM/LPG darurat ketika jalur arteri nasional terdampak genangan.

Dalam rapat tersebut, Dudung juga menekankan fungsi JTTS dalam mendukung konektivitas antarkawasan di Pulau Sumatra.

"JTTS bukan sekadar membangun infrastruktur beton, melainkan urat nadi pertumbuhan ekonomi baru yang menghubungkan pusat-pusat produksi, kawasan industri, perkebunan, dan pariwisata di sepanjang Pulau Sumatra," ujarnya.

Dia menambahkan, pembangunan infrastruktur harus dikaitkan dengan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi dan masyarakat.

"Sebagaimana arahan Bapak Presiden, pembangunan infrastruktur harus dipastikan memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, nasional, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Infrastruktur bukan hanya sekadar simbol pembangunan fisik, melainkan pilar penunjang hajat hidup orang banyak," katanya.

Dudung kemudian meminta seluruh pihak mengawal keberlanjutan pembangunan JTTS yang direncanakan menghubungkan Aceh hingga Lampung.

"Mari kita terus mengawal keberlanjutan proyek strategis nasional, terutama Jalan Tol Trans Sumatra yang akan terhubung dari Aceh hingga Lampung, demi mewujudkan Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan maju untuk semua," ujarnya.

Rapat tersebut turut membahas perkembangan jaringan JTTS yang telah beroperasi, sedang dibangun, dan direncanakan pembangunannya.

Direktur Operasi III PT Hutama Karya (Persero) Iwan Hermawan memaparkan perkembangan jaringan tol tersebut dari Aceh hingga Lampung.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam rapat tersebut, antara lain Plt. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur sekaligus Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian Pekerjaan Umum Dedy Gunawan, Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN Trias Wiriahadi, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara Nugraha, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat Akhyar Sirajuddin.* (bi/ad)

Dr Taqwaddin: Putusan Bebas Tak Bisa Lagi Dibanding dan Dikasasi

Utang RSUDZA Aceh Tembus Rp416 Miliar, Akademisi Desak Aliran Dana Ditelusuri: Tidak Mungkin Muncul dalam Satu Malam

Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Selasa 22 September 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Disentil Bobby Soal Silpa Rp 500 M, Rico Waas Buka Suara Buntut DBH Medan Baru Cair 30 Persen

Asap Erupsi Capai Medan, Warga Serbu Masker Hingga Harga Naik Jadi Rp 28 Ribu

Usut Dugaan Korupsi Lahan Tol Medan-Binjai Rp 1,1 Triliun, Kejati Sumut Garap 30 Saksi