JAKARTA - DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Selasa (22/9/2026). Pengesahan tersebut menjadi dasar baru bagi pemerintah dalam menata penguasaan dan kepemilikan tanah sekaligus menangani berbagai persoalan agraria.
Pengesahan dilakukan setelah pembahasan antara DPR dan pemerintah melalui sejumlah tahapan, termasuk pembahasan 596 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Badan Legislasi (Baleg) DPR juga menyerap pandangan dari 55 pihak, di antaranya akademisi, praktisi, LSM, perusahaan serta kementerian dan lembaga terkait.
Substansi undang-undang tersebut mencakup penataan, pengendalian dan pembatasan penguasaan serta pemilikan tanah untuk mencegah terjadinya konsentrasi dan rekonsentrasi tanah.Baca Juga:
Regulasi itu juga mengatur lokasi prioritas reforma agraria berdasarkan sejumlah kondisi, seperti ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria, tanah terlantar, kemiskinan, tanah absente serta penguasaan tanah yang melebihi batas maksimum. Kelompok yang diprioritaskan antara lain petani, penggarap, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan masyarakat miskin.
Dengan ketentuan tersebut, reforma agraria tidak hanya diarahkan pada redistribusi tanah, tetapi juga menyentuh penataan struktur penguasaan dan kepemilikan tanah.
Namun, setelah undang-undang disahkan, tantangan berikutnya berada pada tahap pelaksanaan. Persoalan agraria selama ini tidak hanya berkaitan dengan aturan, tetapi juga menyangkut konflik tanah, ketimpangan penguasaan, data pertanahan, tanah terlantar hingga tumpang tindih kewenangan.
Salah satu perubahan penting dalam regulasi tersebut adalah penguatan kelembagaan reforma agraria. Baleg dan pemerintah menyepakati nomenklatur Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menjadi Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria (LPRA).
LPRA dirancang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dengan kewenangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta penyelesaian konflik agraria.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan pembagian tugas antara Kementerian ATR/BPN dan LPRA nantinya akan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan aturan tersebut.
Menurut Nusron, persoalan administratif antara individu dengan individu tetap berpotensi ditangani Kementerian ATR/BPN. Sementara konflik yang melibatkan masyarakat secara komunal dengan korporasi, BUMN atau Barang Milik Negara dapat menjadi bagian dari fungsi mediasi lembaga baru tersebut.
Pembagian kewenangan itu menjadi salah satu aspek yang perlu diperjelas agar pembentukan LPRA tidak justru menimbulkan tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.
Di sisi lain, persoalan reforma agraria juga berkaitan dengan tanah negara dan berbagai aset yang berada dalam penguasaan badan usaha maupun lembaga pemerintah. Karena itu, penataan tanah membutuhkan data pertanahan yang akurat serta mekanisme penyelesaian sengketa yang memiliki kepastian hukum.
DPR sebelumnya juga menyoroti perlunya kejelasan kedudukan hukum lembaga penyelesaian sengketa agraria agar keputusan yang dihasilkan tidak berbenturan dengan kewenangan lembaga peradilan.
Pemerintah menyatakan UU Pengaturan Reforma Agraria diharapkan dapat memperkuat landasan hukum pelaksanaan reforma agraria secara nasional, mempercepat penyelesaian konflik serta mendorong pemerataan penguasaan dan kepemilikan tanah.
Namun, keberhasilan kebijakan tersebut pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh penerapannya di lapangan. Norma mengenai perlindungan masyarakat, penataan tanah dan penyelesaian konflik harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan keputusan yang dapat dijalankan secara transparan.
Karena itu, pengesahan UU Pengaturan Reforma Agraria pada 22 September 2026 bukan menjadi akhir dari proses reforma agraria. Setelah regulasi tersebut berlaku, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar untuk memastikan aturan benar-benar dapat diterapkan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memiliki persoalan tanah.
Pelaksanaan undang-undang tersebut juga akan menjadi ujian bagi koordinasi antarlembaga, pendataan pertanahan serta kemampuan pemerintah menyelesaikan konflik agraria sesuai ketentuan hukum.* (dh)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendukung rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kelurahan Nelayan Indah
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan dukungan terhadap atlet penyandang disabilitas intelektual yang akan membawa nam
OLAHRAGA
BOGOR Ombudsman RI menemukan sejumlah fasilitas yang disebut menyerupai hunian apartemen di kompleks Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas
PERISTIWA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendukung inovasi digitalisasi pengawasan internal yang digagas Inspektur Kota Medan sekali
PEMERINTAHAN
MEDAN Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Utara menyoroti tingginya biaya logistik di wilayah tersebut yang disebut mencapai sekita
EKONOMI
BELAWAN Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan mengungkap tiga kasus pencurian dengan kekerasan (curas) yang terjadi di wilayah hukumnya. Da
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Polisi menangkap dua dari enam pelaku yang diduga mencuri lima unit outdoor AC di Rumah Sakit Wahyu, Jalan Padang, Medan Tembung. Da
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Seorang pedagang pakaian bekas atau monza di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, mengaku dipukul oleh oknum aparat berinisial
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN BMKG Stasiun Meteorologi Kelas II Maritim Belawan mengimbau masyarakat di pesisir Medan Utara mewaspadai potensi banjir rob dengan k
NASIONAL
BATANG Jumlah warga yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bawang, Ka
PERISTIWA
