Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung
"Bagaimana menyelesaikan problem di Amplas akan berbeda dengan di Medan Baru, Medan Tembung, Marelan, Belawan, Tuntungan. Pasti berbeda-beda," jelasnya.
Dia menilai camat tidak hanya perlu memahami administrasi pemerintahan, tetapi juga kondisi masyarakat di wilayahnya, termasuk hubungan antarwarga, sosial, ekonomi dan pendidikan.
Rico juga meminta FKUB memberikan masukan mengenai karakter sosial dan kultur masing-masing wilayah sebagai bahan pemerintah dalam melakukan mitigasi sejak dini.
"Kita mengharapkan agar Kota Medan ini selalu tetap dalam keadaan harmonis. Kita berdampingan saling menghormati satu dengan lainnya," katanya.
Sementara itu, Pendeta Michael Saimima, pimpinan GPT Kristus Jawaban, mengapresiasi Pemko Medan dan pihak terkait atas terbitnya PBG untuk rumah ibadah tersebut.
Menurut Michael, proses penerbitan dokumen tersebut berlangsung relatif cepat setelah berkas resmi diajukan.
"Saya mengapresiasi kinerja Pemko Medan. Kalau dihitung dari sejak peristiwa viral hingga terbitnya PBG pada 8 September, hanya memakan waktu sekitar dua bulan, bahkan sejak berkas masuk tidak sampai satu bulan," ujar Michael.
Sebelumnya, persoalan GPT Kristus Jawaban di Medan Amplas sempat mendapat perhatian setelah video protes warga terkait penggunaan bangunan untuk kegiatan ibadah beredar di media sosial.
Pemko Medan bersama FKUB dan unsur terkait kini mendorong pendekatan komunikasi serta mitigasi dini untuk menjaga kehidupan antarumat beragama tetap kondusif.* (dh)
Tags
beritaTerkait
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.