BREAKING NEWS
Rabu, 10 Juni 2026

Indeks Kerukunan dan Demokrasi Sumut Naik, Pemprov Klaim Iklim Investasi Makin Kondusif

Abyadi Siregar - Kamis, 07 Mei 2026 14:09 WIB
Indeks Kerukunan dan Demokrasi Sumut Naik, Pemprov Klaim Iklim Investasi Makin Kondusif
Temu pers Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis, 7 Mei 2026. (foto: Diskominfo Sumut)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

MEDAN — Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Utara (Sumut) tercatat mengalami tren peningkatan dalam dua tahun terakhir.

Pemerintah Provinsi Sumut menilai capaian tersebut turut berkontribusi terhadap iklim pembangunan dan masuknya investasi di daerah.

Baca Juga:
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumut Mulyono mengatakan peningkatan kedua indeks tersebut mencerminkan kondisi sosial dan demokrasi di Sumut yang semakin stabil.

Hal itu disampaikan dalam temu pers Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis, 7 Mei 2026.

"Beberapa pengukuran ini sangat mendukung bagaimana program pembangunan bisa berjalan dengan baik," kata Mulyono.

Berdasarkan data yang dipaparkan, Indeks Kerukunan Umat Beragama Sumut naik dari 80,88 pada 2024 menjadi 81,2 pada 2025.

Sementara itu, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumut juga meningkat dari 80,19 pada 2024 menjadi 81,5 pada 2025.

Menurut Mulyono, kenaikan indeks tersebut menunjukkan kualitas hubungan antarumat beragama serta praktik demokrasi di daerah berjalan lebih baik dan kondusif.

Untuk menjaga tren positif itu, Pemprov Sumut melalui Kesbangpol menjalankan sejumlah program penguatan ketahanan sosial, wawasan kebangsaan, serta penguatan solidaritas masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan.

Selain itu, pemerintah daerah juga rutin menggelar dialog lintas elemen masyarakat melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang melibatkan tokoh agama, adat, dan masyarakat.

Program lain yang dijalankan meliputi sosialisasi pencegahan radikalisme dan terorisme, edukasi kebangsaan bagi pelajar, serta kampanye pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Editor
: Adelia Syafitri
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Istilah Guru Honorer Dihapus, Kini Jadi Guru Non-ASN
Abdul Mu’ti: Banyak Pemda Tak Sanggup Bayar Guru PPPK Paruh Waktu
SMA Muhammadiyah 1 Banda Aceh Siap Cetak Generasi Berilmu dan Berakhlak di Era Digital, Ini Program Unggulannya!
Hampir 40 Ribu Anak di Papua Selatan Tak Sekolah, Gubernur Apolo: Ancaman Serius bagi Masa Depan
Bupati Fery Ajak PMII Jadi Mitra Strategis Pembangunan Labusel: Wadah Lahirnya Pemimpin Masa Depan
Bupati Fery Dorong Pemanfaatan Gas Bumi, Labusel Bidik Energi Bersih dan Ekonomi Berkelanjutan
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru