Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik jajaran Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Pelantikan berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB.
Sebanyak 26 tokoh tercantum dalam daftar jajaran Wantimpres yang dilantik.Baca Juga:
Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari politikus, akademisi, tokoh agama, pengusaha, hingga purnawirawan TNI dan Polri.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 yang mengubah UU Nomor 19 Tahun 2006, Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga tersebut bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.
Pratikno Jadi Ketua Wantimpres
Pratikno ditunjuk sebagai Ketua Wantimpres.
Pratikno sebelumnya pernah menjabat Menteri Sekretaris Negara pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.
Posisi Wakil Ketua Wantimpres ditempati Hatta Rajasa. Sementara Mohammad Qodari ditunjuk sebagai sekretaris.
Berikut daftar lengkap anggota Wantimpres Prabowo:
1. Pratikno (Ketua)
2. Hatta Rajasa (Wakil Ketua)
3. Muhammad Qodari (Sekretaris)
4. Shinta Nuriyah Wahid
5. Muhammad Quraish Shihab
6. Agum Gumelar
7. Chairul Tanjung
8. Said Aqil Siradj
9. Anwar Iskandar
10. Yahya Cholil Staquf
11. Yusuf Wanandi
12. Budi Gunawan
13. Bambang Soesatyo
14. Salim Segaf Aljufri
15. Soekarwo
16. Dato Sri Tahir
17. Rocky Gerung
18. Ida Bagus Purwalaksana
19. Philip Kuncoro Wijaya
20. Budi Tanuwibowo
21. Anwar Usman
22. Muhammad Hatta
23. Jusuf Hamka
24. Margarito Kamis
25. Zaki Manuputty
26. Ignasius Jonan
Nama Ignasius Jonan juga tercantum dalam daftar tersebut, meski menurut bahan yang disampaikan tidak terlihat dalam prosesi pelantikan.
Tugas Wantimpres
Wantimpres memiliki tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan.
Nasihat dan pertimbangan tersebut dapat disampaikan baik ketika diminta maupun tanpa diminta.
Pertimbangan dapat disampaikan secara individual maupun kolektif sesuai kebutuhan Presiden.
Bidang yang menjadi perhatian dapat mencakup pemerintahan, politik, ekonomi, sosial, keamanan, serta persoalan strategis lainnya.
Dalam menjalankan tugasnya, Wantimpres merupakan lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Presiden, bukan kementerian.
UU 64/2024 juga menegaskan kedudukannya sebagai lembaga negara.
Syahganda Nainggolan Jadi Kepala Bakom
Selain melantik jajaran Wantimpres, Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom).
Syahganda menggantikan Muhammad Qodari yang kini masuk dalam jajaran Wantimpres sebagai sekretaris.
Syahganda dikenal sebagai aktivis dan tokoh yang aktif dalam isu politik. Ia lahir di Medan pada 27 November 1965.
Dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Bakom, Syahganda didampingi Fadli Tri Hartono yang dilantik sebagai Wakil Kepala Bakom.
Pelantikan jajaran Wantimpres dan pimpinan Bakom tersebut menjadi bagian dari penataan sejumlah posisi pemerintahan oleh Presiden Prabowo pada 2 Oktober 2026.* (cn/ad)
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI